Reporter: Filemon Agung | Editor: Noverius Laoli
Dalam kondisi ini, PLN juga ditugaskan untuk melaksanakan sejumlah program ketenagalistrikan lewat program Penyertaan Modal Negara (PMN).
Zulkifli mengungkapkan, pihaknya sedianya mengusulkan agar PMN ditahun 2022 dapat diberikan mencapai Rp 10 triliun. Akan tetapi, Kementerian keuangan meminta PLN untuk menyiapkan skenario usulan sebesar Rp 5 triliun saja. Untuk itu, pihaknya berharap bantuan Komisi VI agar PMN ditahun 2022 dapat ditingkatkan sesuai harapan PLN sebesar Rp 10 triliun.
Dari jumlah tersebut, PLN menargetkan penggunaan PMN untuk proyek sektor EBT, transmisi, distribusi termasuk didalamnya pelaksanaan untuk program listrik desa dan Pembangkit EBT penunjang program listrik desa.
Zulkifli memaparkan, dengan beragam kebutuhan investasi yang ada dan besaran total investasi PLN yang mencapai Rp 78 triliun maka kehadiran PMN sejatinya masih menyisahkan selisih yang besar.
Baca Juga: Kinerja moncer, laba bersih Bukit Asam (PTBA) melonjak 38% di semester I-2021
"Kalau kita investasi Rp 100 triliun, PMN hanya Rp 5 triliun ya repot bapak ibu. Kalau Rp 100 triliun investasi mungkin PMN (harusnya) Rp 30 triliun setiap tahun," imbuh Zulkifli.
Zulkifli menjelaskan, kendati dengan kondisi tersebut pihaknya tetap berkomitmen untuk memenuhi penugasan yang diberikan.
"Lisdes tidak mungkin kita serahkan ke swasta, ini kan tidak feasible. Siapa yang mau melaksanakan Lisdes di ujung-ujung Indonesia. Secara umum saya sampaikan, kami komitmen jaga PMN betul-betul dilaksanakan sesuai rencana. Tapi kami mohon dibantu karena tahun 2022 kami minta Rp 10 triliun, dikasihnya hanya Rp 5 triliun," pungkas Zulkifli.
Selanjutnya: Produktivitas naik, listrik menjadi nadi bangkitkan asa petani saat pandemi covid-19
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
