Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Perum Perumnas mengritik pedas Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) yang masih berkutat pada program pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014.
Direktur Utama Perum Perumnas, Himawan Arief Sugoto, melontarkan kritiknya tersebut usai seremoni Tutup Atap Ruby Tower dan Serah Terima Kunci Orange Tower Apartemen Sentra Timur Residence, Sabtu (8/2). Menurut Himawan, seharusnya Pemerintah jangan memperbanyak rusunawa sebagai program strategis, melainkan rumah susun milik (rusunami).
"Kalau rusunawa, mau sampai kapan masyarakat memilikinya jika harus menyewa selama hidupnya. Lagipula, dari pengalaman kami selama ini, rusunawa itu sering dijadikan sebagai alat investasi oleh penyewa alias banyak yang dipindahtangankan," papar Himawan.
Mereka, lanjut Himawan, para penyewa itu menyewakan kembali unit-unit rusunawa kepada pihak ketiga, keempat dan seterusnya dengan harga sewa jauh di atas harga sewa resmi. Cukup membayar Rp 100.000 per bulan, para penyewa itu bisa mendapat ganti uang sewa jauh lebih tinggi yakni sekitar Rp 2 juta ampai Rp 3 juta per bulan yang mereka patok kepada pihak ketiga.
"Jadi, rusunawa bukan solusi efektif untuk merumahkan masyarakat dan mengejar target kebutuhan rumah yang mencapai 700.000-800.000 per tahun," tandas Himawan.
Indonesia, menurutnya, sudah jauh tertinggal dari negara lain dalam hal penyediaan rumah. Di beberapa negara, rumah rakyat (public housing), sudah menjadi program kepemilikan (ownership program). Konsep rusunawa untuk masyarakat sudah ditinggalkan dan hanya berlaku untuk warga asing.
Menurutnya, kalau Pemerintah ingin merumahkan masyarakat melalui program rusunami, seharusnya pemerintah juga menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Harga rusunami sekarang sangat tinggi karena harga lahan juga tinggi. Pemerintah harus memikirkan bagaimana cara menekan harga tanah, dan subsidi. Jika dalam program pembangunan rumah tapak ada unsur bantuan Prasarana Sarana Umum (PSU), seharusnya pada rumah vertikal juga berlaku hal yang sama agar harga jual bisa ditekan.
"Sekarang kami tidak bisa melakukan apa-apa selama instrumennya belum ada. Jadi kami sekarang lebih konsentrasi membangun rusunami," cetus Himawan.
Defisit
Selain tidak efektif dan berpotensi salah sasaran, program rusunawa juga hanya akan menyebabkan pengelolanya mengalami defisit bertahun-tahun. Himawan mengungkapkan, pihaknya harus menanggung kerugian sebesar Rp 15 miliar per tahun untuk masing-masing rusunawa yang dikelola Perum Perumnas. Rusunawa yang terus berkinerja buruk dan merugi tersebut adalah rusunawa Kemayoran, Jakarta Pusat, dan rusunawa Cengkareng, Jakarta Barat.
"Sangat tidak menguntungkan. Biaya sewa yang dipatok sekitar Rp 100.000 per bulan tidak bisa menutupi dana operasional yang jumlahnya berkali-kali lipat dari harga sewa. Jadi, kami harus menutupi kekurangan tersebut, dan itu berlangsung terus hingga kini," ujar Himawan. (Hilda B Alexander)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
