Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Rizki Caturini
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kemtan) mengusulkan Perum Bulog menambah pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menjadi 1,2 juta ton.
Lewat surat yang ditujukan kepada Menko Ekonomi Darmin Nasution tertanggal 15 Januari 2018, Kemtan berharap Bulog menyerap beras sebanyak 3,7 juta ton di tahun ini. Jumlah tersebut termasuk 1,2 juta ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP), 960.000 ton beras untuk Bantuan Sosial (Bansos), serta 1,5 juta ton untuk beras komersial Bulog
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Karyawan Gunarso tidak menampik informasi tersebut. Namun dia enggan merinci lebih jauh. Dia mengatakan Bulog siap meningkatkan penyerapan beras untuk memenuhi stok CBP sesuai kebutuhan dan penugasan dari pemerintah.
Meski begitu, kesiapan usulan tersebut juga harus disertai dengan kenaikan anggaran. "Kami siap meningkatkan penyerapan CBP asalkan penugasan yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujarnya kepada KONTAN, Selasa (30/1).
Menurut Wawan, panggilan karib Direktur Operasional Bulog, selama ini, rata-rata volume cadangan beras pemerintah hanya 250.000 - 300.000 ton setara beras per tahun. Untuk mencukupi kebutuhan itu, Bulog menggarkan dana Rp 2,5 triliun tahun ini. Dana itu untuk menyerap CBP sekitar 300.000 ton saja. Penyerapan itu bahkan sudah masuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perum Bulog tahun 2018.
Dalam beroperasi, Bulog selalu berpedoman Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.
Berdasar payung hukum itu, Wawan bilang, Bulog belum bisa memenuhi usulan Kemtan untuk menaikkan CBP sampai 1,2 juta ton, jika belum menjadi keputusan rapat koordinasi terbatas.
Jika rapat koordinasi memutuskan, maka penugasan tersebut akan disertai perubahan anggaran pemerintah, yang akan disertai persetujuan Kementerian Keuangan untuk menyiapkan kenaikan anggaran untuk rencana itu.
Menutut Wawan, selain anggaran, penambahan cadangan beras pemerintah juga harus dipastikan pasar, serta disposal stock-nya. "Disposal stock maksudnya pemerintah bisa melakukan apa saja stok beras tersebut, " ujarnya. Misal, pemerintah boleh menjual beras stok ke pabrik dengan harga murah.
Kejelasan penugasan
Kepastian penggunaan beras stok beras penting lantaran selama dalam masa penyimpanan, Bulog harus melakukan perawatan agar bisa tetap mempertahankan kualitas. "Biayanya cukup mahal," ujar Wawan beralasan.
Sayangnya, sampai tulisan ini ditulis, tak satupun pejabat Kementerian Pertanian yang dihubungi KONTAN menjelaskan alasan penambahan usulan tersebut.
Yang jelas, kata Wawan, Bulog siap menjalankan tugas jika penambahan cadangan beras menjadi putusan pemerintah. "Selama mandatory-nya jelas, kami siap," ujar dia.
Guru Besar Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas mengatakan, idealnya Bulog memang harus lebih memperbesar stok beras komersial serta CBP untuk menekan kenaikan harga beras di pasar.
Apalagi, selama ini, CBP Bulog terlalu kecil. Dengan begitu, Bulog memiliki keterbatasan dalam mengendalikan harga saat harga beras tinggi. "Kalau ditingkatkan, Bulog bisa melakukan operasi pasar dengan efektif," ujar Dwi.
Namun kenaikan CBP akan juga disertai risiko penyimpanan stok beras. Makanya, penyaluran beras harus sudah jelas termasuk pasarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
