Reporter: Herlina KD | Editor: Test Test
JAKARTA. Kebijakan penghentian ekspor sapi bakalan oleh pemerintah Australia selama enam bulan nampaknya memberikan hikmah bagi Indonesia. Pasalnya, untuk mengamankan pasokan, Indonesia harus mengerahkan inseminasi buatan bagi sapi lokal.
Wakil Menteri Pertanian Bayu Krishnamurti memastikan, penghentian ekspor sapi bakalan oleh Australia tidak akan mengganggu pasokan daging sapi dalam negeri. "Hingga Idul Adha dupastikan pasokan sapi masih cukup, karena kita masih bisa memotong sapi lokal," ujarnya Senin (13/6).
Hanya saja, dalam jangka panjang, pemotongan sapi lokal akan menguras populasi sapi di dalam negeri. Tahun ini, Kementerian Pertanian (Kemtan) mematok kuota impor sapi sebesar 600.000 ekor. Dengan adanya penyetopan ekspor sapi dari Australia, maka kebutuhan sapi bakalan lokal setidaknya akan mencapai 400.000 ekor.
Nah, hingga 31 Mei lalu, realisasi impor sapi bakalan sudah mencapai 123.500 ekor. Ditambah dengan stok tahun lalu, sapi bakalan impor yang sudah ada di Indonesia kira-kira sudah ada 150.000 ekor. "Kalau (pemotongan sapi lokal) ini dilakukan dalam waktu lama, maka populasi kita akan terkuras," kata Bayu.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Prabowo Respatiyo Caturroso pernah menaksir, hingga kini populasi sapi ternak nasional mencapai 12,6 juta-13,6 juta ekor.
Demi mengamankan pasokan sapi di masa mendatang, Indonesia harus berniat menggenjot populasi lewat dua cara yakni mengimpor bibit sapi dan melakukan inseminasi buatan. Menurut Bayu, dalam setahun Indonesia mampu melakukan 3,5 juta inseminasi buatan yang berhasil menambahan populasi sapi sekitar 2 juta-2,5 juta ekor.
Ke depan, Bayu berharap Indonesia mampu melakukan 5 juta-6 juta inseminasi buatan yang bisa menghasilkan 4 juta- 4,5 juta ekor sapi bunting. "Sehingga, dalam satu sampai dua tahun ke depan kita bisa memotong sapi lokal dalam jumlah yang lebih besar," katanya.
Di sisi lain, meski telah menghentikan ekspor sapi bakalan ke Indonesia, namun ternyata Australia belum memiliki kriteria standar kesejahteraan hewan. "Mereka baru akan menyusun standar animal welfare itu dan akan diselesaikan dalam waktu 3 minggu ke depan," jelas Bayu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
