Reporter: Shintia Rahma Islamiati | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan pungutan ekspor (PE) crude palm oil (CPO) tetap diberlakukan untuk mendorong hilirisasi dan pengembangan industri sawit.
Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kemendag, Wijayanto menjelaskan bahwa bea keluar (BK) dan pungutan ekspor memiliki fungsi strategis.
“Bea keluar bertujuan mendorong eksportir mengalihkan pasokan dari produk mentah ke produk bernilai tambah tinggi. Sedangkan pungutan ekspor untuk mengumpulkan dana yang kemudian dikembalikan ke sektor sawit, seperti pembangunan kapasitas, promosi, hingga advokasi,” ujarnya dalam Webinar Palm Oil as a Strategic Corridor: Strengthening Indonesia-India Economic and Trade Cooperation, Senin (22/9/2025).
Menurutnya, sejauh ini penerapan BK maupun pungutan ekspor masih cukup efektif, baik dari sisi mendorong hilirisasi maupun pengembangan sektor kelapa sawit.
Baca Juga: Ekspor Sawit ke India Menurun, INDEF: Indonesia Perlu Perkuat Strategi Perdagangan
Adapun, kebijakan terbaru terkait pungutan ekspor tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30 Tahun 2025. Regulasi yang berlaku sejak 17 Mei 2025 itu mengerek pungutan ekspor CPO dari 7,5% menjadi 10% sebagai tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Lebih lanjut, Wijayanto menegaskan bahwa arah kebijakan sawit Indonesia tetap berpegang pada amanat konstitusi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus menjaga ketertiban dunia.
Sawit dipandang sebagai komoditas strategis penghasil devisa ekspor nonmigas yang diarahkan untuk menjamin ketersediaan pangan dan energi, mendorong hilirisasi, serta memperkuat praktik keberlanjutan dan keterlacakan (traceability).
Sebagai bentuk keberlanjutan, pemerintah mewajibkan pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri sebagai syarat ekspor CPO, RBD palm oil, dan RBD palm olein, sesuai Permendag Nomor 26 Tahun 2024.
Selain itu, kebijakan juga mendukung pemenuhan kebutuhan biofuel B40 (campuran 40% biodiesel sawit dan 60% solar) berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 341 Tahun 2024.
Berdasarkan data, ekspor sawit Indonesia ke India dalam lima tahun terakhir (2020–2024) tumbuh rata-rata 5,06% per tahun, di tengah tren penurunan impor global sebesar 2,15%.
India menjadi importir terbesar minyak sawit dunia pada 2024 dengan volume 8,62 juta ton atau sekitar 20% dari total impor global, dan Indonesia menyuplai hampir 50% dari kebutuhan tersebut.
Baca Juga: Ekspor Sawit Indonesia ke India Turun 27% per Juni 2025, Gapki Ungkap Penyebabnya
Menurut Wijayanto, kerja sama dagang sawit Indonesia-India juga memanfaatkan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-India (AIFTA) yang berlaku sejak 2010, serta sedang menjajaki Preferential Trade Agreement (PTA) untuk memperluas akses pasar.
“Ke depan, kami akan memperkuat keberterimaan sawit Indonesia melalui sertifikasi ISPO, mutual recognition agreement dengan India, serta peningkatan produktivitas. Pemerintah juga aktif menggelar promosi perdagangan seperti Trade Expo Indonesia, misi dagang, platform INAexport, hingga pendirian export center di berbagai daerah,” jelasnya.
Wijayanto menegaskan, penguatan kerja sama dengan India menjadi kunci dalam rantai pasok global.
“Tujuan akhirnya tetap sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing sawit Indonesia,” katanya.
Selanjutnya: Kinerja Emiten Afiliasi Garibaldi Thohir Lesu, Bagaimana Rekomendasi Sahamnya?
Menarik Dibaca: Token SUN Melejit 33%, Masuk Top Gainers saat Pasar Kripto Turun Tajam
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
