CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.601.000   -9.000   -0,34%
  • USD/IDR 17.880   -62,00   -0,35%
  • IDX 6.340   108,24   1,74%
  • KOMPAS100 839   16,49   2,00%
  • LQ45 637   8,89   1,42%
  • ISSI 218   3,63   1,69%
  • IDX30 358   3,90   1,10%
  • IDXHIDIV20 444   3,51   0,80%
  • IDX80 96   1,59   1,69%
  • IDXV30 119   0,82   0,69%
  • IDXQ30 115   1,03   0,91%

Dua pelabuhan sudah kerja sama dengan pemerintah


Minggu, 22 Oktober 2017 / 20:18 WIB


Reporter: Tantyo Prasetya | Editor: Rizki Caturini

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perhubungan ajak operator dari BUMN, BUMD, maupun swasta untuk mengelola 20 pelabuhan dan 10 bandara yang saat ini asetnya merupakan milik negara.

Kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Negara tersebut nantinya memberikan kesempatan bagi para operator untuk mengelola pelabuhan dan bandara di Indonesia dengan skema Kerja sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Operasional (KSO).

Dari total 20 pelabuhan yang ditawarkan kepada operator, tercatat ada dua pelabuhan yang sudah menjalankan skema KSP dengan pemerintah. Salah satunya adalah Pelabuhan Probolinggo di Jawa Timur.

Lollan AS Panjaitan, Kepala Bagian Organisasi dan Humas, Sesditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyatakan, bentuk kerja sama yang digunakan adalah skema bagi hasil antara Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pelabuhan Kelas IV Probolinggo dengan Badan Usaha Pelabuhan PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN).

KSOP Pelabuhan Probolinggo sebagai Pihak Pertama akan memperoleh 0,50% dari nilai aset barang milik negara dan setiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar 4,55%. Sedangkan PT DABN sebagai Pihak Kedua memperoleh keuntungan hasil kerja sama sebesar 25,16% dari nilai investasinya,.

"Nilai wajar atas objek penilaian untuk aset BMN (Barang Milk Negara) tersebut sebesar Rp 446,58 miliar," terangnya kepada Kontan.co.id, Minggu (22/10).

Adapun fasilitas Pelabuhan Probolinggo merupakan tanah hasil reklamasi seluas 89.000 meter persegi (m2) dan dermaga seluas 24.161,5 m2 dengan masa konsesi selama 30 tahun.

Selain Pelabuhan Probolinggo, pelabuhan lainnya yang sudah menggunakan skema KSP adalah Pelabuhan Sintete di Kalimantan Barat dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Cabang Pontianak.

Setelah kedua pelabuhan tersebut, ada pula 2 pelabuhan yang sudah melakukan prosesi penandatangan MoU dan menuju skema KSP, yaitu Pelabuhan Bima di NTB dan Pelabuhan Waingapu di NTT.

"Lalu 2 pelabuhan telah tanda tangan MoU untuk selanjutnya proses KSP, yaitu Pelabuhan Waingapu dan Pelabuhan Bima oleh Pelindo III," pungkas Lolla.

Adapun 20 pelabuhan yang sudah dan akan dikerjasamakan dengan swasta diantaranya Pelabuhan Probolinggo, Pelabuhan Sintete, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Waingapu, Pelabuhan Tanjung Wangi, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Kalabahi, Pelabuhan Tenau Kupang.

Kemudian Pelabuhan Ende, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Parepare, Pelabuhan Kendari, Pelabuhan Biak, Pelabuhan Fakfak, Pelabuhan Sorong, dan Pelabuhan Merauke.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS
Kontan Academy
[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI Strategi Implementasi PP 20 tahun 2026 (PPh Final UMKM) dan Mitigasi Risiko SP2DK

[X]
×