Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Catatan CELIOS soal Sektor Energi

Penulis: Chelsea Anastasia, Chelsea Anastasia | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerataan akses energi masih menjadi tantangan bagi pemerintah di tengah pembangunan infrastruktur dan proyek energi berskala besar. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai, kebijakan energi perlu lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.

Sorotan tersebut disampaikan menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang genap pada 20 Oktober 2026. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi akses listrik di wilayah terpencil, distribusi bahan bakar minyak (BBM), pengembangan energi terbarukan, hingga manfaat infrastruktur kelistrikan bagi masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam.

Peneliti Fiskal dan Kebijakan Publik CELIOS, Galau D Muhammad, mengatakan evaluasi sektor energi tidak cukup hanya mengukur keandalan sistem kelistrikan dan penambahan kapasitas pembangkit. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat di berbagai daerah memperoleh akses energi yang memadai.

"Kalau kita lihat, memang kita tidak hanya bicara soal keandalan sistem. Namun, di luar itu, kita juga harus bicara mengenai banyaknya rumah yang hari ini belum teraliri listrik secara memadai," ujarnya kepada Kontan, Senin (19/10/2026).

Menurut Galau, sejumlah daerah pelosok masih mengandalkan generator sebagai sumber energi alternatif karena belum terjangkau jaringan listrik PT PLN (Persero). Sementara itu, pemanfaatan energi terbarukan berbasis komunitas dan rumah tangga dinilai belum berkembang secara optimal.

Selain akses listrik, CELIOS menyoroti ketimpangan distribusi BBM antardaerah. Perbedaan kondisi infrastruktur jalan antara Pulau Jawa dan wilayah luar Jawa menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rantai pasok energi.

Galau menilai, pemerintah perlu memperhitungkan kebutuhan energi setiap daerah secara proporsional dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi distribusi. Dengan pendekatan tersebut, biaya operasional dapat ditekan dan penyaluran energi ke wilayah yang mengalami kelangkaan bisa lebih optimal.

"Seharusnya kita menghitung kebutuhan konsumsi energi, baik listrik maupun BBM, secara proporsional dengan efektivitas dan efisiensi rantai pasok," katanya.

CELIOS Soroti Target PLTS 100 GWp

CELIOS juga menyoroti ambisi pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas hingga 100 gigawatt-peak (GWp). Menurut Galau, target tersebut perlu disertai kesiapan kebijakan dan insentif agar pengembangan energi surya dapat berjalan secara berkelanjutan.

Ia mempertanyakan kesesuaian target pembangunan PLTS berskala besar dengan tingkat pemanfaatan energi surya nasional yang saat ini disebut masih berada di kisaran 1,5 GW.

"Tiba-tiba ada proyek berskala besar untuk pengadaan PLTS 100 GW. Ini juga menjadi pertanyaan jika melihat kondisi eksisting kita yang hari ini justru lesu dan mengalami pengabaian insentif. Saya rasa ini justru akan mengorbankan ketahanan energi di tingkat masyarakat," ujarnya.

Galau turut menyoroti skema power wheeling yang dinilai berpotensi memperluas kesempatan bagi komunitas dan kelompok masyarakat untuk mengembangkan pemanfaatan energi. Keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar pengembangan energi tidak hanya bergantung pada proyek berskala besar.

Menurut CELIOS, kebijakan energi juga perlu mengevaluasi siapa saja yang menerima manfaat dari pembangunan infrastruktur kelistrikan. Besarnya kapasitas pembangkit yang dibangun tidak serta-merta menunjukkan bahwa akses energi masyarakat setempat ikut meningkat.

Infrastruktur Listrik dan Hilirisasi Perlu Dievaluasi

Galau mencontohkan kawasan industri pengolahan mineral di Sulawesi yang membutuhkan pasokan listrik besar untuk menjalankan operasional fasilitas pemurnian atau smelter.

Menurutnya, sebagian besar pasokan listrik dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di kawasan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri. Akibatnya, pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah penghasil sumber daya alam belum tentu diikuti peningkatan akses listrik rumah tangga secara luas.

"Sulawesi itu ada 570-an izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan dalam rentang waktu 4 tahun terakhir, jadi sangat masif IUP untuk sektor pertambangan ekstraktif. Dan kita bisa melihat bahwa, bagaimana dari PLTU yang dibangun, entah itu dari swasta maupun dari pemerintah, itu sebagian besar mengalir untuk industri, tidak dinikmati masyarakat kebanyakan," jelas Galau.

Ia menambahkan, evaluasi kebijakan energi dan pertambangan seharusnya tidak hanya berfokus pada volume produksi maupun perdagangan komoditas. Pemerintah juga perlu mengukur sejauh mana manfaat ekonomi dari pemanfaatan sumber daya alam kembali kepada masyarakat di daerah penghasil.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting di tengah agenda hilirisasi dan transisi energi. CELIOS menilai pemerintah perlu menyelaraskan kedua agenda tersebut, terutama setelah pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Salah satu tantangan yang disoroti adalah keberlanjutan investasi pembangkit listrik berbasis batu bara. Menurut Galau, pendanaan untuk PLTU dapat menghambat percepatan transisi menuju sistem energi rendah emisi.

"Sementara kalau kita lihat dari progres transisi energi, dari tren yang kita lihat itu tidak bisa berdampingan dengan investasi kita pada PLTU. Jadi harus dipilih salah satu. Salah satu yang menghambat progres transisi energi adalah hari ini kita masih membiayai PLTU di berbagai daerah," kata Galau.

CELIOS Dorong Pengembangan Energi Berbasis Komunitas

Selain persoalan bauran energi, CELIOS mengingatkan pemerintah agar memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dalam pembangunan infrastruktur energi. Proyek berskala besar yang berpotensi menggeser permukiman warga maupun kawasan hutan perlu dievaluasi, terutama jika tidak diikuti peningkatan kemandirian energi masyarakat setempat.

Galau menilai, pemerintahan Prabowo-Gibran perlu mendorong pengembangan energi berbasis komunitas dengan melibatkan masyarakat adat dan warga lokal. Pendekatan tersebut dinilai dapat mengoptimalkan potensi energi di setiap daerah sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap energi.

Menurutnya, kebijakan energi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan energi jangka panjang. Dengan melibatkan komunitas, pemerintah diharapkan tidak hanya mengejar penambahan kapasitas pembangkit, tetapi juga memastikan energi tersedia dan terjangkau bagi masyarakat.

"Selama perspektif ini belum diadopsi, kita akan terus berputar pada persoalan kelangkaan dan krisis energi. Padahal, kita memiliki potensi untuk membangun ketahanan energi jangka panjang melalui pendekatan yang digawangi oleh komunitas," tandas Galau.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News