ESDM: Impor Migas dari AS Tak Ganggu Target Setop Impor BBM

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan rencana impor minyak dan gas bumi (migas) dari Amerika Serikat (AS) senilai US$15 miliar atau setara Rp 253,3 triliun merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan bilateral kedua negara. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menurunkan tarif resiprokal AS terhadap Indonesia.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan, impor migas tersebut menjadi instrumen penyeimbang neraca perdagangan Indonesia–AS.

"Ini sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilakukan dengan Amerika Serikat dalam rangka menyeimbangkan tarif perdagangan kedua pihak, akhirnya memang kita harus bersepakat untuk membeli BBM dari Amerika,"  ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (20/2/2026).

Dalam dokumen Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Amerika Serikat–Indonesia, disepakati beberapa komitmen impor migas. Rinciannya, Indonesia akan mengimpor LPG senilai US$3,5 miliar, minyak mentah (crude oil) US$4,5 miliar, serta bensin olahan (BBM) senilai US$7 miliar.

Baca Juga: Kesepakatan Tarif: RI Longgarkan Ekspor Mineral Kritis ke Amerika Serikat

Meski demikian, Anggia menegaskan bahwa pemerintah tetap berpegang pada agenda jangka panjang untuk menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM).

Ia memastikan komitmen Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menghentikan impor solar mulai 2026 serta bensin dan avtur mulai 2027 tetap berjalan.

“Ini satu hal yang berbeda karena kesepakatan untuk perdagangan antara kita dengan Amerika,” tegasnya.

Sebelumnya, Bahlil menyampaikan rencana penghentian impor bensin dan avtur mulai 2027 dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (22/1/2026).

Penghentian impor bensin akan dilakukan seiring beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang ditargetkan mampu memproduksi bensin RON 92, RON 95, dan RON 98 secara domestik. Adapun bensin RON 90 atau Pertalite masih akan diimpor.

Selain bensin, pemerintah juga menargetkan penghentian impor solar, termasuk jenis CN51, mulai 2026. Dengan konsumsi solar nasional mencapai 38–39 juta kiloliter per tahun, beroperasinya RDMP Balikpapan diproyeksikan menghasilkan surplus produksi sekitar 1,4 juta kiloliter per tahun. Pada 2026 kita tidak lagi impor solar. Untuk CN51, ditargetkan berhenti pada semester II 2026.

Lebih lanjut, pemerintah juga berencana menghentikan impor avtur. Surplus solar tersebut akan dikonversi menjadi bahan baku avtur sehingga kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi dari produksi domestik mulai 2027. Selain peningkatan kapasitas kilang, penurunan impor BBM juga didukung oleh implementasi mandatori biodiesel B40 dan B50.

Baca Juga: Total Transaksi Lahan Industri Jabodetabek Capai 311,85 Hektare Sepanjang 2025

Selanjutnya: Promo JSM Hypermart Weekend 20-23 Februari 2026, Daging dan Seafood Diskon Besar

Menarik Dibaca: Promo JSM Hypermart Weekend 20-23 Februari 2026, Daging dan Seafood Diskon Besar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Video Terkait

Kementerian ESDM Klaim RKAB 2026 Vale (INCO) Bakal Terbit Malam Ini

Kementerian ESDM: DMO Batubara 30% Berlaku untuk Tambang PKP2B Generasi I dan BUMN

Kementerian ESDM DMO Batubara 30% Berlaku untuk Tambang PKP2B Generasi I dan BUMN