Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah untuk memperketat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 1 Oktober 2024 diperkirakan mundur. Buktinya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menyatakan tengah memperdalam rencana kebijakan pengetatan aturan pengguna BBM bersubsidi.
Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat memberikan BBM bersubsidi kepada yang lebih berhak dan sesuai dengan kebutuhannya.
"Ya, kita sedang dalami agar ini diterima oleh yang berhak. Untuk menuju ke sana, sedang dicari mekanisme yang pas agar distribusinya rapi di lapangan," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi di Kementerian ESDM, Jumat (27/9).
Catatan Kontan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, untuk kebijakan pengetatan BBM bersubsidi sampai sekarang masih dalam pembahasan oleh pemerintah.
Sebab, kata Bahlil, aturan BBM bersubsidi ini masih digodok supaya ketika dikeluarkan aturannya bisa mencerminkan keadilan. Keadilan ini dimaksudkan dengan target BBM bersubsidi tepat sasaran.
“Jangan sampai tidak tepat sasaran. Feeling saya sih belum akan diterapkan [1 Oktober 2024],” kata Bahlil di Kementerian ESDM, beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Soal Rencana Prabowo Ubah Skema Subsidi BBM Jadi BLT, Ini Tanggapan Kementerian ESDM
Bahlil mengatakan, formulasi kebijakan pengetatan BBM bersubsidi harus tepat sasaran ke petani dan nelayan. “Nah, karena itu sekarang kita lagi godok,” tandasnya.
VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, kuota BBM Subsidi dijaga agar distribusinya dapat berjalan baik dan tepat sasaran.
Tahun lalu, Pertamina berhasil mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi di bawah kuota yang ditetapkan pemerintah dengan cara digitalisasi, termasuk QR Code untuk Solar.
“Tahun ini kita juga dorong QR Code untuk Pertalite. Kita harapkan bisa lebih optimal lagi penyaluran bbm bersubsidi lebih tepat sasaran sehingga kita bisa jaga kuota,” kata Fadjar saat dihubungi Kontan, Jumat (20/9).
Fadjar tak memberikan detail angka kuota penyaluran BBM bersubsidi, apakah stoknya akan cukup setelah kabar pengetatan BBM bersubsidi baru akan diterapkan pada pemerintahan Prabowo.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Eddy Soeparno mengatakan, penyaluran BBM secara tetap sasaran ini mengandung subsidi dari pemerintah yang diberikan dan dinikmati oleh masyarakat umum yang sesungguhnya mampu untuk membeli jenis BBM yang lebih tinggi.
Baca Juga: Maju Mundur Subsidi BBM, Pemerintah Harus Jamin Distribusi Tepat Sasaran
“Oleh karena itu, nanti akan ada penyaluran BBM tepat sasaran. Jadi lebih kepada pemberian akses kepada masyarakat yang tidak mampu untuk bisa membeli BBM bersubsidi,” kata Eddy kepada Kontan, Jumat (20/9).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
