Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah Indonesia memberikan sinyal pelaksanaan subsidi BBM tepat sasaran belum akan dimulai dalam waktu dekat.
Tarik ulur kebijakan subsidi BBM menuai sorotan berbagai pihak. Pemerintah diminta agar memastikan implementasi subsidi BBM dijalankan secara tepat.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menjelaskan, perbaikan skema subsidi BBM sudah harus dilakukan sejak lama. Salah satu faktor pemicunya yakni subsidi BBM justru dinikmati kelompok masyarakat yang tidak berhak.
"Lebih banyak digunakan (justru) oleh kalangan menengah ke atas. Kesulitannya selama ini teknologi dan sistem di SPBU yang bisa memilah mana yang berhak dan tidak," kata Faisal kepada Kontan, Sabtu (21/9).
Faisal menjelaskan, dalam reformasi subsidi BBM, Pemerintah perlu memastikan agar penyaluran subsidi khususnya kesiapan teknologi di SPBU betul-betul siap. Secara khusus, Pemerintah dan Pertamina perlu mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk daerah-daerah di luar Jawa.
Baca Juga: Maju Mundur Implementasi Pengetatan BBM Bersubsidi
Sementara itu, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengungkapkan, implementasi subsidi BBM tepat sasaran memang sulit untuk dilakukan pada tahun ini.
"Perlu dikalkulasi biaya dan manfaatnya. Secara tahun anggaran sudah sangat pendek. Tidak ada ruang cukup secara waktu," kata Komaidi kepada Kontan, Sabtu (21/9).
Komaidi menjelaskan, jika memaksakan reformasi subsidi BBM pada tahun ini ada potensi kebijakan yang diambiltidak optimal.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, untuk kebijakan pengetatan BBM bersubsidi sampai sekarang masih dalam pembahasan oleh pemerintah.
"Jangan sampai tidak tepat sasaran. Feeling saya sih belum akan diterapkan (pada 1 Oktober 2024)," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (20/9).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
