ESDM Siapkan Energi Nuklir untuk Sokong Target Listrik 100 GW dari EBT

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) mengungkap tengah mempersiapkan energi nuklir sebagai salah satu alternatif sumber energi baru terbarukan untuk menggenjot target penambahan listrik di Indonesia sebesar 100 gigawatt (GW).

Menurut Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, berdasarkan Kebijakan Energi Nasional (KEN), energi nuklir Indonesia sudah bisa disambungkan ke transmisi atau jaringan listrik publik atau on grid.

"Kalau dari Kebijakan Energi Nasional (KEN) sudah menyebut nuklir bisa on grid. Sehingga bulan Juli lalu kita sampaikan ke Badan Energi Internasional (IEA), bahwa Indonesia tidak hanya menggunakan nuklir di kesehatan, tetapi juga di pangan dan energi," jelas Eniya saat ditemui Kontan usai acara ESG Symposium 2024 di Jakarta, Selasa (19/11).

Baca Juga: Kementerian ESDM Rencanakan Pembangkit Nuklir Masuk RUKN

Meski begitu, ia bilang tahap awal Kementerian ESDM akan fokus pada pembentukan organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir dalam negeri atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO).

"Nah, yang perlu kita siapkan itu adalah proses pembentukan organisasi, NEPIO-nya dulu. Ini saya akan kebut, mudah-mudahan segera diputuskan oleh Pak Menteri konsepnya, karena Pak Menteri minta yang simple," jelasnya.

Adapun, Eniya menargetkan pembentukan NEPIO bisa selesai pada akhir tahun 2024 ini.
 
Sementara untuk besar energi nuklir yang akan menyumbang pada target 100 GW, Eniya bilang perhitungan detail akan diumumkan melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan.

"Nah, berapanya itu dibahas dengan Dirjen Kelistrikan, karena masuknya listriknya di mana, kapan, besarannya berapa, itu baru dibahas," jelasnya.

Baca Juga: Kajian Keekonomian Pembangkit Nuklir di Kalimantan Barat Hampir Selesai

Setelah itu, pemerintah akan membahas soal perubahan Rancangan Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang harus dilakukan dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Kebijakan Energi Nasional (KEN), kemudian hasil RUKN ini akan diturunkan ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

"Sesuai dengan KEN tadi, diturunkan ke RUKN atau Rencana Umum Ketenagaan Listrikan Nasional, lalu diturunkan lagi ke PLN, yang RUPTL itu," katanya.

Namun ia juga menggarisbawahi bahwa RUPTL ini juga diterapkan pada badan usaha pemegang wilayah usaha (wilus) diluar PLN.

"Pengampu listrik kita kan bukan hanya PLN aja ya, ada wilus non-PLN juga, selain PLN yang besar banget," ungkapnya.

Sebelumnya, pada awal tahun 2024 ini Kementerian ESDM juga telah mengumumkan energi nuklir tidak lagi ditempatkan sebagai opsi terakhir sebagai sumber energi, namun menjadi penyeimbang untuk bauran energi menuju target Net Zero Emission (NZE) 2060.

Baca Juga: Kolaborasi Jadi Kunci Keberhasilan dari Tujuan Net Zero Emission

Adapun, dalam persyaratan IEA, untuk komersialisasi nuklir pemerintah harus memenuhi 19 persyaratan. ESDM melaporkan 16 syarat sudah terpenuh, sedangkan 3 sisanya yang belum terpenuhi, salah satunya adalah pembentukan NEPIO.

NEPIO selanjutnya akan bertanggung jawab kepada Presiden RI dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pembangunan PLTN untuk mendukung tercapainya target transisi energi.

Sebelumnya, dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Conference of the Parties (COP) ke-29, di Baku, Azerbaijan pemerintah Indonesia menargetkan akan menambah kapasitas pembangkit listrik sebesar 100 GW. Dengan komposisi sebanyak 75% atau 75 GW berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT).

Selanjutnya: BI: Kebijakan Perdagangan AS di Bawah Trump Berdampak pada Ekonomi China Hingga Eropa

Menarik Dibaca: Ramalan Cuaca Besok (21/) di Bali, Denpasar Cerah Sepanjang Hari

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News