kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.517.000   8.000   0,32%
  • USD/IDR 18.222   -30,00   -0,16%
  • IDX 5.344   93,51   1,78%
  • KOMPAS100 691   12,68   1,87%
  • LQ45 550   7,31   1,35%
  • ISSI 171   3,48   2,08%
  • IDX30 311   4,35   1,42%
  • IDXHIDIV20 421   3,52   0,84%
  • IDX80 80   1,46   1,86%
  • IDXV30 115   2,05   1,82%
  • IDXQ30 105   1,04   1,00%

Evaluasi kepemilikan tanah oleh asing tidak mudah


Rabu, 19 November 2014 / 21:35 WIB
ILUSTRASI. Cara deactive Instagram lewat aplikasi di hp.


Reporter: Agus Triyono | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Pemerintah berencana mengevaluasi pengelolaan tanah oleh warga negara dan badan hukum asing. Mereka mengancam, tidak akan segan mengambil alih tanah bila nanti dari hasil evaluasi dan verifikasi yang dilakukan, mereka menemukan bahwa tanah yang dikelola tersebut telah dimiliki oleh warga negara asing, walaupun kepemilikan itu dilakukan dengan pengatasnamaan.

Iwan Nurdin, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), mengatakan, mendukung upaya pemerintah tersebut. Mengingat, saat ini berdasarkan hasil pengamatan KPA memang banyak warga negara asing yang memiliki tanah di Indonesia yang diatasnamakan warga negara Indonesia.

Tapi, Iwan memperingatkan agar dalam melakukan evaluasi tersebut Kementerian Agraria dan Tata Ruang bekerja sama dengan instansi lain.

"Untuk mengevaluasi itu sulit, misalnya itu diatasnamakan pembantu, itu perlu kerjasama dengan instansi lain untuk mengecek profil pembantu, misalnya pembantu bisa punya rumah besar, gajinya berapa, uangnya dari mana, itu tidak mudah," katanya kepada KONTAN Rabu (18/8).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×