Klaim Sawit Ilegal 4 Juta Hektare Disanggah POPSI, Ini Faktanya

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) mengungkapkan, pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, sekaligus adik kandung Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo yang menyebut perkebunan kelapa sawit ilegal di Indonesia telah mencapai 4 juta hektare (ha) adalah keliru.

Sebagai gambaran, sebelumnya Hashim menyebut, sekitar 4 juta ha hutan lindung dan taman nasional telah diduduki secara ilegal oleh para pengusaha dalam kurun waktu 10 tahun -15 tahun terakhir.

"Dalam 10 hingga 15 tahun terakhir, 4 juta ha hutan lindung dan taman nasional telah diduduki secara ilegal oleh perkebunan kelapa sawit, yang ditanam oleh para pengusaha yang bandel, atau lebih tepatnya, pengusaha nakal,” kata Hashim dalam acara Indonesia Economic Summit, di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Namun, Mansuetus Darto, Ketua umum POPSI menjabarkan bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasi dara sawit nasional tahun 2019 oleh KLHK serta Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), tercatat dari total 16,37 juta ha luas sawit nasional, terdapat sekitar 3,37 juta ha yang berada di dalam kawasan hutan dengan berbagai fungsi kawasan.

"Kami perlu menegaskan bahwa, dari luas sawit dalam kawasan hutan tersebut tidak seluruhnya berada dalam kawasan konservasi dan tidak serta-merta dikategorikan sebagai sawit ilegal tanpa pembeda tipologi dan kronologi penguasan lahan tersebut," kata Mansuetus, dalam keterangan tertulis, Sabtu (07/02/2026).

Menurutnya, rincian yang benar sesuai dengan rekonsiliasi tersebut adalah: seluas 1,12 juta ha berada di kawasan hutan produksi konversi (HPK), seluas 1,49 juta ha berada dalam hutan produksi tetap (HPT), 501 ribu ha berada dalam hutan produksi (HP), 155 ribu ha berada dalam kawasan lindung dan 91 ribu ha berada dalam hutan konservasi.

"Dengan demikian, pernyataan yang menyampaikan 4 juta ha sawit ilegal dalam kawasan konservasi dan hutan lindung adalah tidak tepat, tidak proporsional dan berpotensi menyesatkan pengambil kebijakan di Istana," tegasnya.

"Kami menilai misinformasi terhadap presiden dan kebijakan negara. Kami khawatir Presiden justru menerima informasi bukan berbasis data faktual dan tipologi kebijakan kehutanan yang berlaku," tambah dia.

POPSI juga menilai, misinformasi ini justru memperkuat kampanye negatif dan melemahkan posisi indonesia dalam diplomasi perdagangan global.

"Padahal hanya 246 ribu ha dalam hutan lindung dan kawasan konservasi bukan 4 juta ha. Luas sawit dalam kawasan hutan konservasi dan hutan lindung relatif lebih kecil dibandingkan total luas sawit nasional dan kami meminta agar harus di tangani secara presisi dengan data yang jelas bukan dengan propaganda," ungkapnya.

Di samping itu, Mansuetus juga menilai bahwa misinformasi ini dapat menjadi alat legitimasi politik untuk membenarkan tindakan penyitaan sepihak oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (Satgas PKH).

"Legitimasi politik yang dilakukan tanpa dialog, tanpa mekanisme penyelesaian berbasis tipologi sawit dalam kawasan hutan," kata dia.

Menurutnya, publik perlu mengetahui bahwa negara pada akhirnya mengambil alih dan mengelola sawit sitaan tersebut dalam kawasan hutan melalui beragam skema kerjasama operasi (KSO) yang tidak transparan ke publik, siapa yang melakukan KSO, akuntabilitas yang melakukan KSO pada aset negara dan mekanisme penyerahan dana hasil panen ke dalam kas Negara.

"Negara juga mengambil untung melalui mekanisme denda walaupun tanpa putusan pengadilan. Justru, negara menjadi pihak yang paling diuntungkan secara ekonomi, sementara petani, koperasi dan pelaku usaha menjadi korban ketidakpastian hukum ini," ungkapnya.