Reporter: Noverius Laoli | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe-Tahu Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifuddin mengatakan kebijakan WTO yang meminta negara berkembang dan negara maju mencabut subsidi di bidang pertanian harus ditolak pemerintah. Sebab saat ini, petani kedelai saja disubsidi harganya masih tinggi sekitar Rp 7.700 per kilogram. Sedangkan harga kedelai impor masih sekitar Rp 6.500 per kg. Bahkan bisa lebih rendah daripada itu.
Menurutnya, pemerintah AS tidak mungkin mencabut subsidi bagi petani. Bahkan pemerintah AS memfasilitasi importir pertanian dari negara lain untuk tidak langsung membayar produk pertanian yang dibeli sampai setahun hingga dua tahun pasca dibeli.
"Jadi pemerintah AS memberikan waktu bagi importir pertanian mereka untuk memutar dulu uang itu, dan itulah bentuk subsidi pemerintah AS bagi pertanian mereka," ujar Aip kepada KONTAN, Senin (21/12).
Aip melanjutkan karena itu, produk-produk pertanian AS menjadi sangat kompetitif di negara-negara lain karena bantuan pemerintah AS yang sangat besar. Bahkan di dalam negeri, AS juga masih memberikan peluang besar bagi petaninya untuk berkembang. Subsidinya bukan hanya dalam bentuk pupuk atau alat pertanian, tapi bisa seluruh proses pertanian juga disubsidi pemerintah AS.
Karena itu, Aip pesimis kebijakan WTO ini diikuti pemerintah AS. Tapi bila pemerintah Indonesia menaatinya, maka itu menjadi ajal bagi petani Indonesia. Sebab otomatis produk-produk pertanian asal Indonesia susah bersaing di pasar global. Sementara harga produk pertanian dari negara maju akan tetap murah dan tetap membanjiri pasar di negara-negara konsumen utama mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













