Reporter: Amailia Putri Hasniawati |
JAKARTA. Industri sawit menyambut baik adanya standar produksi kelapa sawit Indonesia atau yang jamak disebut Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Fadhil Hasan menyambut baik lahirnya ISPO tersebut. Menurutnya, semakin cepat peraturan itu diberlakukan akan semakin baik.
“Kita harus punya aturan sendiri, dan ini (ISPO) menjadi salah satu ‘senjata’ kita untuk melawan kampanye negatif dari LSM asing,” tandasnya.
Asal tahu saja, saat ini rancangan tersebut sedang dalam tahap perbaikan oleh Kementerian Perekonomian. Beberapa aturan dari regulasi yang akan menjadi mandatori bagi para pengusaha sawit tersebut kini masih dalam pembahasan yang alot.
Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi bilang, masalah yang masih mengganjal menyangkut tahapan pelaksanaannya, terutama pada perkebunan yang sudah mengantongi izin dan telah berjalan. Pasalnya, dalam aturan ISPO itu memuat persyaratan-persyaratan terkait adminstrasi dan teknis.
Persyaratan administrasi itu misalnya tanaman sawit harus berada pada lahan yang tidak melanggar ketentuan hukum yang ditujukan untuk konservasi sumber daya alam; contohnya, tidak berada pada lahan gambut yang kurang dari 3 meter, tidak berada di hutan lindung, dan tidak di tanah sengketa. Sedangkan persyaratan teknis menyangkut pemenuhan ketentuan AMDAL serta ketentuan yang terkait lingkungan lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
