Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah melakukan larangan ekspor tembaga pada Juni 2023 masih belum berubah. Di tengah rencana kebijakan larangan ekspor tembaga tersebut, sejumlah perusahaan kini tengah menggarap proyek smelter.
Tercatat, ada PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang tengah berfokus merampungkan proyek smelternya.
Kedua pelaku usaha kompak berharap adanya dukungan pemerintah dalam kegiatan pertambangan dan konstruksi smelter.
Executive Vice President External Affairs PT Freeport Indonesia Agung Laksamana mengungkapkan, pihaknya siap mendukung kebijakan hilirisasi oleh pemerintah.
Agung mengungkapkan, proyek smelter di Gresik diharapkan dapat mulai meningkatkan produksi secara bertahap pada 2024 mendatang.
Baca Juga: Tidak Ada Nego! Bahlil Tegaskan Stop Ekspor Tembaga Pertengahan Tahun Ini
"Penting bagi semua pemangku kepentingan untuk menjaga kesinambungan kegiatan operasi penambangan, termasuk di saat pembangunan kapasitas smelter sedang berjalan," ungkap Agung kepada Kontan, Selasa (25/1).
Agung melanjutkan, konstruksi smelter kini telah mencapai 51,7% pada akhir Desember 2022. Total investasi yang sudah digelontorkan PTFI mencapai US$ 1,63 miliar atau setara Rp 25 triliun.
Adapun, proyek ini diperkirakan akan membutuhkan investasi secara total mencapai US$ 3 miliar atau sekitar Rp 42 triliun.
"Capaian ini sesuai dengan kurva-S dari rencana kerja proyek yang telah disetujui pemerintah," terang Agung.
Sementara itu, Presiden Direktur Amman Mineral Nusa Tenggara Rachmat Makkasau mengungkapkan, pihaknya siap mendukung rencana hilirisasi oleh pemerintah.
Baca Juga: Menilik Proyek Smelter Katoda Tembaga Freeport Indonesia di Gresik
Meski demikian, Amman bakal melakukan komunikasi dengan pemerintah untuk dukungan bagi kelanjutan proyek smelter.
"Keberlanjutan operasional Amman sangat penting untuk memastikan hilirisasi dapat terwujud sesuai dengan yang dicanangkan oleh pemerintah," kata Rachmat kepada Kontan, Senin (16/1).
Rachmat melanjutkan, pihaknya bakal menjalin komunikasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memaparkan lini waktu proyek baru.
Ia pun berharap pemerintah mengambil kebijakan yang memastikan operasional perusahaan terus berlanjut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
