Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menjelang rencana groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek hilirisasi, salah satunya proyek Waste to Energy (WtE) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dinilai perlu lebih dulu memberikan transparansi terkait pemenang lelang dari tujuh proyek pengolahan sampah tersebut.
Dalam catatan Kontan sebelumnya, BPI Danantara akan memulai proses bidding atau lelang proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) pada pertengahan November 2025.
CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan, sejauh ini terdapat tujuh daerah yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Baca Juga: APSyFI Dukung Kebijakan Menkeu Purbaya Batasi Produk Impor Mengendap
“Kita minggu depan, ya benar minggu depan, akan membuka proses bidding untuk memasukkan penawaran,” kata Rosan di Istana Merdeka, sebagaimana dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (7/11/2025).
Adapun tujuh lokasi proyek PSEL tersebut berada di Denpasar, Yogyakarta, Semarang, Bogor Raya, Tangerang Raya, Bekasi Raya, dan Medan Raya.
Pengamat energi dari Energy Shift Institute Putra Adhiguna menilai, minat investor terhadap proyek pengelolaan sampah menjadi energi ini tergolong tinggi.
Berdasarkan laporan Danantara pada awal Oktober 2025, tercatat sekitar 120 hingga 200 perusahaan menyatakan minat pada tahap awal.
“Tercatat ada 120–200 perusahaan peminat di tahap awal. Animo swasta cukup kuat karena proyek ini pada dasarnya dijamin pembelian listrik oleh pemerintah dengan harga sekitar 20 sen per kWh. Mayoritas peminat adalah perusahaan asing karena dibutuhkan pengalaman, namun diharapkan tetap ada kerja sama dengan swasta nasional,” ujar Putra kepada Kontan.co.id, Rabu (7/1/2026).
Baca Juga: Bukit Asam (PTBA) Tunggu Arahan Danantara soal Proyek Hilirisasi Batubara DME
Meski demikian, Putra menekankan pentingnya transparansi dalam proses pengadaan, serta mitigasi potensi konflik kepentingan, terutama jika Danantara terlibat langsung dalam struktur ekuitas proyek.
“Karena artinya Danantara yang memimpin pemilihan proyek PSEL juga akan terlibat dalam pengelolaan usahanya,” tambahnya.
Ia juga menyoroti tantangan teknis terkait karakteristik sampah di Indonesia, khususnya sistem pemilahan.
Menurut Putra, keberhasilan proyek PSEL sangat bergantung pada ketersediaan sampah yang sudah terpilah, bebas dari kaca, limbah B3, PVC, maupun aluminium foil.
Sementara itu, praktik pemilahan sampah dari sumbernya, terutama di tingkat rumah tangga, masih tergolong lemah. Kondisi ini berpotensi membuat proyek PSEL sulit beroperasi secara optimal dan efisien.
“Kendati begitu, proyek PSEL justru bisa menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola sampah di berbagai kota. Pengelolaan PSEL membutuhkan kerja sama lintas instansi yang kuat, termasuk dalam pengumpulan dan pemilahan sampah,” jelasnya.
Baca Juga: Importir Soroti Aturan Menkeu soal Barang Impor Mengendap di Pelabuhan
Sebelumnya, BPI Danantara berencana melakukan groundbreaking di lima titik proyek hilirisasi dengan total nilai investasi mencapai Rp 100 triliun pada awal Februari 2026.
Rencana tersebut telah dilaporkan langsung oleh CEO BPI Danantara Rosan Roeslani kepada Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, pada Minggu (4/1/2026).
Selain proyek hilirisasi, agenda strategis lain yang turut dibahas dalam pertemuan tersebut adalah perkembangan proyek Waste to Energy yang difokuskan pada penertiban dan perbaikan sistem pengelolaan sampah nasional.
Pemerintah menaruh perhatian besar pada program ini karena dinilai mampu memberikan manfaat lingkungan sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi.
Selanjutnya: Danamon Catat Pertumbuhan Penjualan SBN 12% Sepanjang 2025
Menarik Dibaca: Ramalan Zodiak Keuangan dan Karier Besok Kamis 8 Januari 2026, Kerja Cerdas
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













