Sumber: Antara | Editor: Dupla Kartini
SAMPIT. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengancam akan mencabut semua izin tambang yang bermasalah di daerah itu.
"Kita tegas dan keras bukannya untuk mencari masalah dengan pemerintah daerah maupun pengusaha, namun kita hanya ingin semuanya mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku," katanya saat meninjau tongkang bermuatan bauksit yang ditahan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kalteng, Rabu (26/10).
Kunjungan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran ke Kotawaringin Timur dilakukan bersama dengan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan.
Sugianto mengakui, penahanan tongkang bermuatan bauksit yang diduga bermasalah perizinannya tersebut memang atas perintahnya. Berdasarkan informasi tim yang turun ke lapangan, tongkang bermuatan bauksit tersebut diduga belum lengkap perizinannya atau ada indikasi bermasalah.
"Laporan yang saya terima izin tambang tersebut bermasalah terutama untuk pelabuhan dari segi lingkungan sangat tidak layak," katanya.
Lanjutnya, tongkang bermuatan bauksit tersebut diduga mengangkut hasil tambang milik PT Parenggean Makmur Sejahtera (PMS), dan informasinya izin perusahaan tambang tersebut terbit pada 2012.
"Ada indikasi kuat izinnya bermasalah karena sejak 1 Mei 2010, pemerintah pusat telah memoratorium perizinan tambang atau tidak boleh lagi mengeluarkan izin baru sejak aturan itu keluar, sementara izin perusahaan tambang tersebut terbit pada 2012," paparnya.
Sugianto mengatakan, pihaknya akan terus menelusuri perizinan tambang PT PMS. Hal itu dilakukan untuk memastikan keabsahan izin yang dimiliki perusahaan tambang tersebut.
"Jika terbukti izinnya menyalahi aturan, maka akan saya cabut. Namun, apabila sah dan dikeluarkan sesuai aturan berlaku, maka kita sebagai pemerintah tentunya akan mendukung perusahaan itu untuk berinvestasi," jelasnya.
Sugianto juga mengatakan, Pemprov Kalteng akan meninjau semua izin pertambangan yang ada di daerah itu, baik izin tambang bauksit maupun batu bara. "Saya tidak ingin di Kalteng ini ada izin tambang yang bermasalah, hal itu saya lakukan semata-mata agar pendapatan di sektor tambang bisa lebih besar dan bisa memberikan kesejahteraan bagi daerah," ucapnya. (Untung Setiawan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
