Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Azis Husaini
JAKARTA. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan akan mengevaluasi berbagai kendala yang menghadang kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Niat itu muncul setelah Hess Corporation, perusahaan minyak dan gas (migas) asal Amerika Serikat (AS), menyatakan niat hengkang dari industri hulu migas di Tanah Air.
Rudi Rubiandini, Kepala SKK Migas, mengatakan, telah mendengar rencana Hess untuk menjual seluruh kepemilikan wilayah kerja (WK) miliknya di Indonesia. "Belum secara resmi laporannya kepada kami, hanya verbal," kata dia, Senin (25/3).
Hess, kini, mengelola dua WK. Pertama, Blok Pangkah, di Timur Laut Pulau Jawa, yang dikelolanya sejak 1996. Produksi minyak blok itu mencapai 14.000 barel per hari (bph) sedang gas sekitar 37 million metric standard cubic feet per day (mmscfd). Di Pangkah, Kufpec juga memliki participating interest (PI), sebesar 25%.
Kedua, Hess mengelola Blok Semai V di Papua Barat. Blok seluas 3.349 meter persegi (m2) tersebut masih dalam tahap kegiatan eksplorasi. Kontraknya mulai berjalan pada 2008 silam.
Rudi mengatakan, hingga kini SKK Migas belum mengetahui alasan Hess untuk meninggalkan Indonesia. "Kami tidak tahu alasan mereka. Kami tidak tahu apa yang ada di hati mereka," kata dia.
Namun, kata Rudi, rencana Hess itu menggelitik SKK Migas untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai macam kendala yang membelit industri hulu migas. Menurut dia, tindakan pull out yang dilakukan Hess merupakan hal yang pertama terjadi di industri migas Indonesia.
Alhasil, pihaknya perlu mengkaji hambatan yang terjadi di sektor migas. Ia mencontohkan kendala itu seperti sulitnya pengadaan lahan, tumpang tindih perizinan, dan aturan devisa hasil ekspor. "Yang penting, kami berpikir sekarang. Dulu, belum ada yang pull out. Kami akan berintrospeksi diri," kata dia.
Menurut Rudi, sejauh ini baru Hess, kontraktor migas, yang telah menyatakan niat untuk pergi dari bisnis migas di Indonesia.
Marwan Batubara, pengamat industri migas, menyatakan, persoalan yang menghambat laju investasi di Indonesia sudah sejak lama terjadi. Ia menyayangkan, hingga saat ini berbagai persoalan itu belum menjadi perhatian pemerintah. "Akibatnya, banyak investor yang memilih hengkang dari Indonesia, baik secara keseluruhan di wilayah kerjanya, atau dengan mengurangi kepemilikannya," kata dia.
Seharusnya, niatan Hess untuk mundur menjadi pelajaran bagi Pemerintah dan SKK Migas supaya segera memperbaiki birokrasi lintas kementerian, hingga memudahkan proses perizinan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
