kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.455.000   12.000   0,83%
  • USD/IDR 15.155   87,00   0,57%
  • IDX 7.743   -162,39   -2,05%
  • KOMPAS100 1.193   -15,01   -1,24%
  • LQ45 973   -6,48   -0,66%
  • ISSI 227   -2,76   -1,20%
  • IDX30 497   -3,22   -0,64%
  • IDXHIDIV20 600   -2,04   -0,34%
  • IDX80 136   -0,80   -0,58%
  • IDXV30 141   0,18   0,13%
  • IDXQ30 166   -0,60   -0,36%

Hipmi desak pemerintah perkuat infrastruktur


Rabu, 26 Juni 2013 / 12:08 WIB
Hipmi desak pemerintah perkuat infrastruktur
ILUSTRASI. Nasabah melakukan transaksi di depan poster aplikasi Livin' by Mandiri di Jakarta, Jumat (14/1).pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/14/01/2022.


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendesak pemerintah untuk segera memperkuat pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea).

Hal itu menjadi salah satu rekomendasi hasil musyawarah Nasional (Munas) Hipmi di Pontianak, Kalimantan Barat yang dilaporkan kepada Wakil Presiden Boediono di Kantor Wakil Presiden, Rabu (26/6).

Ketua Umum Hipmi Raja Sapta Oktohari mengatakan infrastruktur sangat penting salam meningkatkan daya saing dan daya dorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Apalagi, pengusaha muda dan pelaku usaha kecil menengah (UKM) perlu dukungan infrastruktur dalam meningkatkan daya saingnya menghadapi Mea tahun 2015 mendatang. 

"Jangan sampai kita menjadi objek dari Masyarakat Ekonomi Asean. Tapi kita sepakat bahwa kita sebagai negara terbesar di Asean, negara yang jumlah penduduknya terbanyak mestinya bisa menjadi pemain utama di dalam masyarakat Asean,"tutur Okto. 

Okto mengungkapkan, saat ini Hipmi bersama pemerintah tengah menyusun payung hukum khusus untuk pengusaha pemula. Dalam payung hukum tersebut nantinya pengusaha dapat meningkatkan daya saingnya.

Di sisi lain, Hipmi juga berharap dengan semakin kuatnya daya saing pengusaha Indonesia. Selain itu, daya beli masyarakat juga semakin tinggi. 

Ada tiga aspek  yang menjadi pertimbangan dalam membuat payung hukum bagi pengusaha, yakni aspek legalitas, aspek permodalan dan aspek sasar. Hipmi berharap dengan rampungnya pembahasan payung hukum ini, maka pengusaha muda Indonesia bisa bersaing dengan pasar global khususnya di kawasan Asean.

Hipmi mendorong bagaimana caranya agar para pengusaha muda bisa meningkatkan kemampuan untuk bisa bersaing dengan pengusaha di negara-negara Asean lainnya.

"Oleh karena itu, perlu perangkat-perangkat khusus. Sehingga, kualitas pelaku usaha Indonesia bisa berhadapan langsung dengan pengusaha di negara-negara lain," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Distribution Planning (SCMDP) Supply Chain Management Principles (SCMP)

[X]
×