Reporter: Venny Suryanto | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Instruksi Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada (18/6) dimana terlihat jelas komitmen presiden agar setiap lembaga/kementerian mempunyai perasaan yang sama, sense of crisis, dan harus ada langkah-langkah extraordinary agar Indonesia bisa segera keluar dari pandemi Covid-19.
Dalam situasi tidak pasti di dunia, OECD memprediksi pertumbuhan ekonomi global minus kisaran 6%-7,6%, adapun Bank Dunia juga memprediksi ekonomi global di minus 5%.
Baca Juga: Menurut pemerintah, ini penyebab terus bertambahnya kasus corona di Indonesia
Ajib Hamdani, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi menilai, agar penanganan ini cepat teratasi, tentunya ini sudah menjadi tanggung jawab institusional dan moral bersama, bagaimana kehidupan atas 267 juta orang Indonesia dan pelambatan ekonomi yang sedang terjadi.
“Jangan sampai terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan instruksi maupun aturan, sehingga ekonomi semakin melambat, semakin banyak terjadi PHK dan juga matinya sektor UKM,” Jelas Ajib dalam keterangan resminya, Senin (29/6).
Ia mengatakan, bahwa harus ada kemudahan-kemudahan regulasi dalam kondisi yang tidak normal selama pandemi ini. Terutama untuk Sektor UKM dan sektor padat karya yang tentu harus mendapat dorongan sehingga bisa menjadi agregator penggerak ekonomi.
Menurutnya, tidak banyak kementerian teknis yang bisa bergerak cepat dan presisi. Kementerian Keuangan dengan taktis selanjutnya membuat PMK Nomor 70 tahun 2020 tentang Penempatan Uang Negara di Bank Umum Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, merupakan dukungan yang sangat nyata dari pemerintah dengan menempatkan Rp 30 triliun untuk menambah likuiditas perbankan untuk membuat ekspansi kredit di lapangan.
Baca Juga: Sebelum Kemenkes & Kemensos, Jokowi juga pernah marah ke menteri-menteri ini
“PR selanjutnya ada di sisi perbankan untuk memastikan dana tersebut mengalir sebagai kredit, sesuai dengan arahan pemerintah,” Jelasnya.
Selain itu, langkah luar biasa juga dilakukan oleh Kementerian BUMN yang mempunyai komitmen agar proyek-proyek pemerintah melibatkan sektor UKM, sehingga bisa menjadi daya ungkit ekonomi di masyarakat.
Ajib bilang, masih banyak sektor yang membutuhkan sentuhan cepat dari kementerian dan lembaga agar terjadi percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Baca Juga: PYFA jadi saham pencetak cuan tertinggi di semester satu
Sektor yang akan menjadi primadona, salah satunya adalah sektor pangan karena fundamental ekonomi Indonesia kuat salah satunya karena permintaan domestik yang cukup tinggi, dengan pasar 267 juta orang.
Namun sektor agrobisnis sebagai penopang utama sektor pangan, baru memberikan kontribusi sebesar 12,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan bahkan pertumbuhannya pada kuartel I 2020 sebesar 0%* ketika pertumbuhan ekonomi agregat di Indonesia bisa 2,97%. “Indikator ini menunjukkan bahwa sektor pangan, terutama sektor agrobisnis belum mendapat stimulus yang cepat dan tepat,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
