IEU-CEPA Buka Peluang Sektor EBT, Ini Risiko yang Bisa Hambat Modal Eropa Masuk

Penulis: Chelsea Anastasia, Chelsea Anastasia | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA) dinilai mampu menjadi motor penggerak masuknya investasi asal Uni Eropa untuk sektor energi baru dan terbarukan (EBT). Namun, pengamat menilai terdapat sejumlah faktor yang bisa menghambat daya tarik investor Benua Biru.

Informasi saja, negosiasi IEU-CEPA yang telah rampung pada September 2025 tengah dikebut untuk ditandatangani pada November 2026 dan mulai diimplementasikan pada awal 2027.

Diberitakan Kontan sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memproyeksikan, sektor EBT menjadi salah satu sektor yang memiliki prospek terkuat dari pemberlakuan IEU-CEPA ke depan.

Ketua Pusat Studi Energi Terbarukan Indonesia atau Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES), Surya Darma menilai, keberadaan IEU-CEPA memberikan angin segar bagi profil kepastian hukum dan perlindungan investasi.

Baca Juga: IEU-CEPA Jadi Angin Segar Industri EBT, Ini Pembangkit yang Menarik

Hal ini, lanjutnya, memang dapat membuat proyek-proyek EBT di Indonesia makin menarik dan bankable di mata investor hingga lembaga keuangan Eropa.

Namun begitu, besarnya potensi investasi Uni Eropa di sektor EBT disebut belum tentu otomatis terealisasi jika hambatan regulasi domestik masih menjadi persoalan.

"Aliran modal dari IEU-CEPA ini tidak akan menjadi 'uang kaget' yang serta-merta mengalir deras," katanya kepada Kontan, Kamis (1/10/2026).

ICRES mencatat, setidaknya ada empat hambatan struktural yang berpotensi menjadi rem bagi masuknya investasi Eropa jika tidak segera diselesaikan.

Pertama, dilema aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dinilai kerap memicu sumbatan masuknya aliran investasi.

Apalagi, lanjut Surya, industri manufaktur EBT lokal saat ini belum banyak yang siap memenuhi spesifikasi teknologi tinggi Eropa. 

"Di sisi lain, aturan ketat TKDN menghambat masuknya teknologi impor yang justru dipersyaratkan oleh penyandang dana asal Eropa (lenders)," lanjutnya.

Kedua, masalah monopoli pembeli dan isu power wheeling alias skema pemanfaatan bersama jaringan transmisi.

Baca Juga: IEU-CEPA Dikebut, BKPM Ungkap Faktor Penting untuk Tarik Investasi Eropa

Menurut Surya, PLN sebagai pembeli tunggal (single buyer) menciptakan keterbatasan penyerapan listrik. Ditambah lagi, belum jelasnya regulasi power wheeling dinilai dapat menyulitkan investor yang ingin menjual listrik bersih langsung ke korporasi atau pabrik mereka di Indonesia.

Ketiga, ketidakpastian tarif dan negosiasi. Surya menyoroti ketentuan tarif EBT belum mencerminkan keekonomian proyek, sedangkan proses negosiasi perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) juga kerap memakan waktu lama.

Keempat, Surya turut menggarisbawahi kapasitas jaringan (grid) yang masih terbatas. "Jaringan kelistrikan PLN, terutama di luar Jawa, belum fleksibel untuk menyerap arus listrik EBT yang bersifat fluktuatif tanpa mengganggu stabilitas sistem," imbuhnya.

Secara keseluruhan, Surya menilai IEU-CEPA memang menjadi pembuka peluang, tetapi regulasi domestik tetap menjadi penentu minat investor.

"IEU-CEPA adalah karpet merah, tetapi regulasi domestik kita yang menentukan apakah investor mau melangkah di atasnya," tandasnya.

Baca Juga: IEU-CEPA Buka Peluang Investasi Hilirisasi Mineral dan Manufaktur Indonesia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News