IMA Minta Pemerintah Perhatikan Beban Fiskal Perusahaan Tambang

Reporter: Alya Fathinah | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tingginya beban royalti dan pajak yang ditanggung perusahaan pertambangan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pemerintah untuk menjaga keberlanjutan industri tambang di Indonesia.

Ketua Umum Indonesian Mining Association (IMA), Rachmat Makkasau menilai, perusahaan pertambangan di Indonesia selama ini telah menanggung beban royalti dan berbagai jenis pajak yang tergolong tinggi dibandingkan negara lain.

Menurut dia, pemerintah perlu memperhatikan keseimbangan antara kewajiban fiskal yang dibebankan kepada perusahaan tambang dengan dukungan yang diberikan kepada pelaku usaha.

"Industri pertambangan Indonesia itu membayar royalti dan pajak-pajak lain yang tertinggi di dunia. Sangat tinggi, tertinggi di dunia. Sehingga perlu diperhatikan juga apa yang diberikan balik kepada para pengusaha-pengusaha tambang karena untuk menjaga sustainability-nya," kata Rachmat dalam acara Forum Ekonomi Politik di Jakarta pada Senin (9/11/2026).

Baca Juga: IMA Dorong Penguatan Industri Hilir untuk Maksimalkan Potensi Tambang

Dia menegaskan, keberlanjutan kegiatan pertambangan menjadi faktor penting dalam mendukung agenda hilirisasi nasional. Pasalnya, industri pengolahan dan pemurnian mineral membutuhkan pasokan bahan baku yang berkesinambungan dari kegiatan pertambangan di hulu.

Dengan demikian, dorongan pemerintah untuk mempercepat hilirisasi perlu diimbangi dengan upaya menjaga kelangsungan operasional perusahaan tambang.

"Kalau kita ingin downstreaming industri berhasil, kita harus memastikan tambangnya itu berjalan," ujarnya.

Di sisi lain, Rachmat juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan dalam penyusunan kebijakan, termasuk terkait perizinan dan penerapan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola atau environmental, social, and governance (ESG).

Menurut dia, penerapan ESG memang menjadi tantangan bagi perusahaan pertambangan. Namun, kejelasan aturan justru dapat membantu perusahaan memahami standar yang harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan usaha.

Baca Juga: Perluasan Relaksasi DHE SDA Berpotensi Longgarkan Modal Kerja Eksportir Tambang

Dia berharap penerapan regulasi tidak dilakukan secara berlebihan hingga berpotensi menghambat aktivitas operasional perusahaan yang telah memenuhi ketentuan.

"ESG menurut saya buat kami memang tantangan. Tapi di sisi lain itu sebenarnya memberikan kejelasan. Jangan sampai nanti ada yang terlalu berlebihan dan menghambat," katanya.

Selain kebijakan pertambangan, Rachmat juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan transisi energi. Menurut dia, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) tetap perlu didukung, tetapi penerapannya harus memperhatikan kesiapan pasokan dan keterjangkauan harga energi.

Dia mengingatkan, percepatan perubahan bauran energi yang tidak memperhitungkan kesiapan sistem dapat meningkatkan biaya energi. Kondisi tersebut berisiko mengurangi daya saing industri nasional, termasuk industri hilirisasi pertambangan.

"Kalau kita terlalu cepat memakai bauran energi yang terkait dengan EBTKE dan lain-lain, kita mendukung itu, tapi jangan terlalu cepat. Kalau kita terlalu cepat, energi kita akan menjadi mahal dan kembali ke tujuan pertama, downstreaming industri tidak bisa tercapai," ujar Rachmat.

Baca Juga: Sektor Pertambangan Tumbuh 0,91%, Tapi Aktivitas Perdagangan Komoditas Belum Merata

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News