Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari
Kedua, kesiapan teknologi. Ketertinggalan Indonesia dalam membangun peralatan dan instrumen industrinya bisa menjadi kendala pengembangan LTJ. Sebab, alat dan teknologi pengolahan bakal berdampak terhadap nilai investasi atau keekonomian proyek yang bisa menjadi mahal.
Alhasil, tak hanya soal perizinan dan pengawasan, dalam hal ini Djoko menekankan bahwa pengembangan LTJ juga butuh dukungan insentif fiskal. "Karena proses pengolahannya sangat mahal, perlu regulasi untuk fiskal," sambungnya.
Kendati begitu, Djoko masih menaruh harapan. Alasannya, pemanfaatan LTJ memiliki prospek yang baik, khususnya untuk menunjang industri strategis ke depan. Termasuk buat industri kesehatan maupun pertahanan.
Baca Juga: MIND ID masih menanti regulasi pengembangan Logam Tanah Jarang dalam skala komersil
"Karena LJT diperlukan untuk industri teknologi tinggi, maka perlu dilakukan pengawasan untuk pemenuhan kebutuhan industri strategis dalam negeri," katanya.
Ketiga, untuk mengakselerasi pemanfaatan tanah jarang, Djoko menilai pemerintah perlu memberikan penugasan kepada BUMN. Alasannya, dia menerangkan bahwa pembentukan mineral LTJ ada di daerah endapan primer dan sekunder.
Endapan primer bisa berada seperti di wilayah tambang Freeport Indonesia. Sedangkan endapan sekunder terjadi di wilayah tambang nikel dan timah. "LTJ yang sudah agak dalam dieksplorasi adalah di wilayah IUP PT Timah," ujar Djoko.
Dengan begitu, Djoko berpandangan bahwa keterlibatan BUMN sangat diperlukan untuk mendorong pengolahan LTJ di Indonesia. "Karena wilayah endapan timah dan nikel dimiliki oleh BUMN dan perusahaan swasta yang berkolaborasi dengan BUMN," pungkas Djoko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
