Reporter: Leni Wandira | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memastikan pasokan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) mencukupi untuk mendukung implementasi program mandatori biodiesel B50 hingga akhir 2026. Pelaku industri juga menegaskan akan memprioritaskan kebutuhan pasar domestik dibandingkan ekspor guna menyukseskan program tersebut.
Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan kebutuhan CPO untuk implementasi B50 hingga akhir tahun diperkirakan mencapai 1,74 juta ton. Menurutnya, industri sawit nasional siap memenuhi kebutuhan tersebut.
"Kami mendukung penuh implementasi Program Mandatori B50 karena sangat strategis untuk mengurangi impor solar dan menghemat devisa negara. Pasokan CPO untuk kebutuhan B50 hingga akhir tahun aman, dan kami akan mengutamakan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu," ujar Eddy dalam keterangan resmi, Kamis (16/7/2026).
Baca Juga: WIKA Gedung (WEGE) Garap Proyek RSUD Temanggung, Nilai Kontrak Rp155,4 Miliar
Program B50 merupakan kebijakan pemerintah yang mewajibkan pencampuran 50% biodiesel berbasis sawit ke dalam bahan bakar solar. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).
Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Tri Yuswidjajanto Zaenuri menilai implementasi B50 menjadi langkah strategis mengoptimalkan potensi minyak sawit sebagai sumber energi terbarukan. Indonesia dinilai memiliki modal kuat karena merupakan salah satu produsen CPO terbesar di dunia dengan produksi sekitar 53 juta ton per tahun.
Menurut Tri, pengembangan biodiesel menjadi penting mengingat Indonesia masih bergantung pada impor BBM untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Kondisi tersebut membuat perekonomian rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga gangguan rantai pasok global.
"Pengembangan sumber daya dalam negeri seperti bahan bakar nabati perlu terus diupayakan agar kita bisa swasembada energi. Program B50 adalah salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut," katanya.
Baca Juga: Petani Tembakau NTB Khawatir Rancangan Permenkes Tekan Serapan Hasil Panen
Ia menambahkan, implementasi B50 berpotensi menekan impor solar, menghemat devisa negara, serta memperbaiki neraca perdagangan migas. Selain itu, peningkatan permintaan biodiesel juga dinilai dapat meningkatkan pendapatan petani sawit dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sentra perkebunan seperti Sumatra dan Kalimantan.
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan implementasi program biodiesel sepanjang 2015–2025 telah menghemat devisa sebesar Rp722,9 triliun, menciptakan nilai tambah Rp114,7 triliun dari pengolahan CPO menjadi biodiesel, menyerap sekitar 10,9 juta tenaga kerja di sektor sawit. Serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 228,41 juta ton CO2.
Meski demikian, Tri mengingatkan pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan CPO untuk biodiesel, ekspor, dan industri pangan.
Pasalnya, peningkatan konsumsi domestik berpotensi mengurangi volume ekspor sawit sekaligus mempengaruhi pasokan bahan baku minyak goreng.
"Jika lebih banyak CPO digunakan di dalam negeri, volume ekspor berkurang sehingga devisa ekspor sawit juga dapat menurun. Selain itu, CPO juga digunakan sebagai bahan baku minyak goreng," ujarnya.
Untuk menjaga keberlanjutan pasokan, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terus mendorong peningkatan produktivitas sektor hulu melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pengembangan sumber daya manusia, riset dan inovasi, serta penyediaan sarana dan prasarana perkebunan. Langkah tersebut diharapkan dapat menopang kebutuhan bahan baku biodiesel seiring meningkatnya implementasi program mandatori B50.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













![[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_24062609492500.jpg)
