/2026/04/23/173729078.jpg "Pemerintah Stop Impor Solar Mulai 2026, Bisa Hemat Devisa Hingga Rp 65 Triliun?")
Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan penghentian impor solar mulai 2026. Kebijakan ini dinilai berpotensi menghemat devisa hingga Rp 65 triliun per tahun, seiring peningkatan kapasitas produksi dalam negeri dan penguatan program biodiesel.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman memastikan, pelaku usaha swasta sudah mulai mengalihkan pembelian solar ke PT Pertamina (Persero).
Baca Juga: Summarecon Genjot Program Sosial di Tengah Ekspansi Bisnis
“Sudah. Sebenarnya sejak diumumkan itu sudah dilakukan pertemuan-pertemuan. Sudah jalan,” kata Laode, Rabu (6/5/2026).
Pemerintah menargetkan penghentian impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dilakukan bertahap, didukung peningkatan kapasitas kilang serta implementasi biodiesel 50% (B50).
Salah satu proyek pendukungnya adalah Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang telah diresmikan pada Januari 2026.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, kebutuhan solar jenis CN48 sudah dapat dipenuhi sepenuhnya dari produksi domestik.
Namun, untuk solar CN51, masih terdapat kebutuhan impor terbatas.
“Untuk solar, di 2026 sudah tidak kita lakukan lagi impor karena semua sudah dalam negeri,” ujar Bahlil.
Baca Juga: Ekonom Celios: Diskon Ongkir Harus Fokus ke Produk UMKM, Bukan Barang Impor
Berdasarkan data Kementerian ESDM, Indonesia masih diproyeksikan mengimpor sekitar 600.000 kiloliter solar CN51 pada 2026.
Sementara total kebutuhan solar nasional pada 2025 mencapai 40,49 juta kiloliter, dengan porsi impor sekitar 12,17% atau 4,93 juta kiloliter.
Impor tersebut mayoritas berasal dari Singapura (65,06%), disusul Malaysia (27,65%), Korea Selatan, India, Uni Emirat Arab, Taiwan, dan Thailand.
Potensi Hemat Devisa dan Tantangan
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi menilai, pengurangan impor solar dapat memperbaiki neraca perdagangan migas, meningkatkan utilisasi kilang, serta memperkuat ketahanan energi nasional.
“Dengan tambahan produksi dari RDMP Balikpapan serta peningkatan blending biodiesel B40 ke B50, diharapkan kebutuhan solar dapat tercukupi,” ujarnya.
Baca Juga: APAMSI: Panel Surya Lokal Baru Kuasai Kurang dari 13% Pasar PLTS Nasional
Namun, ia mengingatkan perlunya strategi diversifikasi pasokan dan penguatan infrastruktur agar keamanan energi tetap terjaga.
Sementara itu, peneliti Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, menilai tantangan utama bukan hanya kapasitas produksi, tetapi juga keandalan pasokan dan distribusi.
“Problemnya tidak sesederhana menghentikan impor. Kualitas kilang, pasokan crude, distribusi, dan kemampuan blending biodiesel masih menjadi tantangan besar,” katanya.
Badiul memperkirakan nilai impor solar Indonesia mencapai Rp 55 triliun hingga Rp 65 triliun per tahun. Jika impor benar-benar dihentikan, potensi penghematan devisa bisa mencapai sekitar Rp 65 triliun.
“Secara fiskal ada potensi penghematan besar, tapi harus ditopang fondasi produksi dan distribusi yang kuat,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal menilai, target ini perlu diiringi strategi jangka panjang, termasuk peningkatan produksi hulu dan kapasitas kilang.
Baca Juga: Cimory (CMYR) Ekspor Perdana Yogurt ke Vietnam, Ekspor RI Makin Ekspansif
Ia juga mengingatkan risiko ketergantungan berlebihan pada biodiesel, yang dapat berdampak pada industri sawit, biaya produksi, hingga isu lingkungan.
“Mengurangi impor itu penting, tapi jangan sampai banyak hal yang dikorbankan,” kata Rizal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
