Reporter: Muhammad Julian | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah belum akan memulai implementasi program konversi kompor LPG 3 kilogram (kg) ke kompor listrik atau induksi di tahun 2022 ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan keputusan tersebut dalam konferensi pers, Jumat (23/9).
“Pemerintah belum memutuskan terkait program konversi listrik 3 kg menjadi kompor listrik induksi, namun dapat dipastikan bahwa program ini belum akan diberlakukan di tahun 2022,” ujar Airlangga dikutip Minggu (25/9).
Lebih lanjut, Airlangga berujar bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum melakukan pembahasan anggaran untuk program konversi kompor LPG 3 kg ke kompor listrik atau induksi. Dus, belum ada persetujuan anggaran atas program tersebut.
Baca Juga: Airlangga: Pemerintah Belum Putuskan Konversi ke Kompor Listrik Induksi
Airlangga memastikan, program konversi ke kompor listrik atau induksi masih dalam tahap uji coba. Uji coba tersebut dilakukan atas sebanyak 2.000 unit dari rencana 300.000 unit. Target lokasinya menyasar Solo dan Bali.
“Hasil dari uji coba ini akan dilakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan, pemerintah akan menghitung dengan cermat segala biaya dan risiko, memperhatikan kepentingan masyarakat, serta mensosialisasikan kepada masyarakat sebelum program diberlakukan,” tegas Airlangga.
Wakil Ketua Komisi VII, Eddy Soeparno mengatakan, dirinya mendukung uji coba program konversi kompor LPG 3 kg ke kompor induksi atau listrik.
Menurutnya, uji coba tersebut setidaknya dapat memberi gambaran respon masyarakat serta potensi kendala-kendala operasional/teknis yang mungkin muncul dan perlu diantisipasi dalam penggunaan kompor induksi/listrik.
Meski begitu, Eddy menilai bahwa implementasi “sungguhan” konversi kompor LPG 3 kg ke kompor induksi/listrik secara masif masih perlu dibahas secara mendetail dan komprehensif di Komisi VII DPR RI.
“Sudah sepatutnya (program konversi kompor induksi/listrik) dibahas di Komisi VII secara mendetail dan komprehensif, agar rencana untuk pendistribusian dan pemasyarakatan dari kompor induksi ini dapat dilaksanakan secara baik dan bisa dipertanggungjawabkan, karena kita ingin program ini berhasil dan memiliki akuntabilitas,” ujar Eddyy saat dihubungi Kontan.co.id.
Baca Juga: Ini Kelebihan Jika Moms Menggunakan Kompor Induksi
Diakui Eddy, sebelumnya program konversi ke kompor induksi/listrik sudah pernah dibahas di Komisi VII. Hanya saja, pembahasan tersebut masih bersifat umum dan belum mendetail.
“Saya kira nanti akan ada pembahasan lebih detail lagi, bahkan jika diperlukan kita membentuk kelompok kerja antara Kementerian ESDM, PLN, dengan Komisi 7 supaya kita bisa memahami lebih lanjut lagi apa manfaat, di mana kendalanya, dan berbagai hal, secara lebih menyeluruh terkait masalah yang berpeluang terjadi di pelaksanaan pemberian kompor induksi,” imbuh Eddy.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai, pemerintah perlu kembali mempertegas kembali apa kira-kira tujuan dari program konversi ke penggunaan kompor listrik atau induksi.
Menurutnya, jika tujuannya untuk mengurangi impor LPG, maka program ini perlu dikritisi, sebab pemerintah masih memiliki opsi lain untuk mengatasi persoalan tersebut.
Seperti dengan mengganti penggunaan LPG dengan gas bumi melalui program jaringan gas atau jargas misalnya, mengingat jumlah cadangan gas bumi RI yang terbilang besar.
Pun jika tujuannya untuk mengatasi persoalan pasokan listrik berlebih atau over supply listrik yang tengah dihadapi PLN, program ini menurut Komaidi juga tetap patut dikritisi.
“Selama ini konsumsi rumah tangga bukan yang utama, konsumsi listrik terbesar adalah sektor industri,” ujar Komaidi saat dihubungi Kontan.co.id.
Baca Juga: Konversi Kompor Listrik Tidak Bergulir Tahun Ini
Di sisi lain, konversi kompor LPG ke kompor listrik atau induksi, menurut Komaidi, memiliki konsekuensi yang tidak sederhana. Komaidi berujar, pengguna LPG 3 kg adalah penerima subsidi yang kemungkinan daya listriknya juga listrik subsidi.
Dengan begitu, penerima tersebut kemungkinan perlu menaikkan dayanya agar bisa menggunakan kompor listrik atau induksi.
“Konsekuensi tagihan berpotensi naik ang pilihannya hanya ada 2, dibebankan ke konsumen atau menjadi subsidi. Artinya kemudian hanya akan menggeser subsidi dari LPG ke listrik,” ujar Komaidi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
