Impor Alat Kesehatan Masih Tinggi, Pemerintah - Pengusaha Ingin Memacu Produksi Lokal

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dan pelaku industri berupaya memacu produksi alat kesehatan (alkes) di dalam negeri demi mengurangi ketergantungan terhadap impor. Saat ini, porsi impor alkes masih dominan, terutama untuk produk alkes berteknologi tinggi.

Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Lucia Rizka Andalusia menggambarkan bahwa porsi impor alkes berteknologi tinggi saat ini mencapai 80%. Sebaliknya, sekitar 80% alkes kategori teknologi menengah - rendah sudah bisa diproduksi di dalam negeri.

Pemerintah mendorong perusahaan multi-nasional untuk mengembangkan industri alkes teknologi tinggi di Indonesia, terutama melalui kerja sama dengan perusahaan lokal agar terjadi transfer teknologi. Tak hanya dari sisi nilai investasi, Lucia menegaskan bahwa produksi alkes di dalam negeri penting untuk mencapai kemandirian di sektor kesehatan.

Baca Juga: Minat Investor Mulai Pulih, IPA Dorong Iklim Investasi Hulu Migas Lebih Kompetitif

"Kita ingin mencapai kemandirian, bukan hanya produk berteknologi rendah saja yang bisa kita produksi, tapi juga teknologi tinggi. Juga untuk sustainability. Kalau pandemi, lockdown, kita nggak punya produk kalau impor terus. Dengan produksi di dalam negeri, supply chain dapat terjaga, nggak akan ada kekosongan," kata Lucia saat ditemui pada Senin (26/1/2026).

Lucia memberikan gambaran, apabila alkes diproduksi di dalam negeri secara end-to-end, maka pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk tersebut bisa mencapai di atas 50%. Hal ini akan menggerakkan sektor industri lainnya, serta penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan.

"Misalnya kalau dia (perusahaan) jualan saja, paling cuman 10 orang di kantor, tapi kalau dia produksi, bisa 100 orang yang harus bekerja. Jadi trickle down-nya bisa meningkatkan sumber daya manusia di situ," imbuh Lucia.

Secara bisnis, pasar dan industri alkes di Indonesia memiliki prospek yang cukup menarik. Lucia menggambarkan bahwa pertumbuhan pasar alkes di Indonesia mencapai Compound Annual Growth Rate (CAGR) sekitar 12%.

Laju pertumbuhan pasar alkes bisa lebih tinggi dengan dorongan dari program pemerintah seperti peningkatan 66 Rumah Sakit (RS) daerah kelas D menjadi kelas C, serta program cek kesehatan gratis. Program tersebut memerlukan ketersediaan alkes yang memadai, termasuk alkes berteknologi tinggi seperti CT Scan, Magnetic Resonance Imaging (MRI) dan Cath Lab.

"Pertumbuhan pasar (CAGR) sekitar 12%. Tapi akan terus bertambah. Kita sedang membangun 66 rumah sakit, meningkatkan dari tipe D ke tipe C. Artinya, kompetensi dari RS harus meningkat, yang pasti diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur dan alkes yang memadai," ungkap Lucia.

Salah satu perusahaan multi-nasional yang akan mengembangkan produksi alkes berteknologi tinggi di dalam negeri adalah Philips. Menggandeng mitra lokal yakni PT Panasonic Healthcare (PHC) Indonesia dan PT Graha Teknomedika (GTM), Philips Indonesia bakal memproduksi alkes ultrasound dan patient monitor di dalam negeri.

Nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama tersebut telah ditandatangani pada Senin (26/1/2026). Presiden Direktur Philips Indonesia, Astri Ramayanti Dharmawan menyatakan bahwa Philips, PHC dan GTM akan segera menindaklanjuti MoU tersebut dengan memulai produksi yang ditargetkan pada semester I-2026.

Produk ultrasound dan patient monitor tersebut ditargetkan memiliki TKDN sebesar 40%. Hanya saja, Astri belum merinci target produksi ultrasound dan patient monitor yang akan dihasilkan dari kerja sama ini.

"Kami sudah ada gambaran, tapi saat ini belum bisa disclose seberapa besar. Tapi sebanyak mungkin, kalau memungkinkan kami akan melakukan produksi untuk lokal, (target pasar) bukan hanya pembelian pemerintah tapi juga untuk swasta," terang Astri.

Baca Juga: Punya Pengendali Baru, Asri Karya Lestari (ASLI) Percepat Ekspansi Lini Konstruksi

Outlook Industri Alkes 2026

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Himpunan Pengembangan Ekosistem Alat Kesehatan Indonesia (Hipelki) Randy H. Teguh turut menyoroti dominasi impor alkes yang masih di atas 75%. Impor alkes berasal dari berbagai negara, terutama dari China dengan ekosistem industri yang sudah terbentuk dan bekerja secara efisien.

Randy mengapresiasi munculnya pabrik-pabrik baru yang akan memproduksi alkes di dalam negeri. Hanya saja, Randy memberikan catatan bahwa tak cuman pembangunan pabrik, industri alkes nasional memerlukan pembentukan ekosistem. Mulai dari bahan baku, komponen, serta teknologi.

"Pembukaan pabrik adalah langkah awal tetapi yang harus dibentuk adalah ekosistem, karena pabrik tanpa ekosistem hanya akan membuat kemandirian semu. Selain itu pemerintah harus konsisten mendahulukan produk dalam negeri agar terjadi multiplier effect, bukan sekedar mencari produk termurah," terang Randy saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (26/1/2026).

Kebijakan pemerintah, terutama dari sisi alokasi anggaran, akan sangat menentukan prospek industri alkes nasional. Randy menggambarkan, pangsa pasar alkes di Indonesia masih dominan diisi oleh pemerintah dengan porsi sekitar 70%. Sedangkan kontribusi pasar swasta baru sekitar 30%.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki) Erwin Hermanto sepakat, pasar alkes masih didominasi oleh belanja pemerintah. Di sisi yang lain, industri alkes masih tergantung kepada bahan baku impor terutama bahan baku medical grade.

Dalam situasi tersebut, pelaku industri mewaspadai fluktuasi kencang kurs rupiah yang sempat melemah hingga menyentuh batas psikologis Rp 17.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Erwin menjelaskan, kenaikan nilai tukar dolar akan berdampak kepada kenaikan biaya bahan baku, namun dampak tersebut tidak akan berbanding lurus dengan kenaikan harga produk akhir karena biaya bahan baku hanya sebagian dari biaya produksi.

Lebih jauh, pelaku industri mengkhawatirkan dampak kenaikan dolar terhadap inflasi ekonomi secara umum yang berpotensi menimbulkan penurunan daya beli. "Dalam kondisi fiskal yang cukup sulit, kami berharap pemerintah bisa meredam inflasi, meningkatkan nilai tukar rupiah dan fokus kepada pemerataan ekonomi, terutama melalui penguatan industri manufaktur dalam negeri," tegas Erwin.

Aspaki berharap ada upaya pengurangan produk impor yang lebih agresif, karena hal ini akan berdampak langsung terhadap nilai tukar rupiah vs dolar AS. "Fokus kepada penguatan industri hulu dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor, di mana menurut kami ini berlaku juga untuk industri-industri lainnya," ungkap Erwin.

Di sisi yang lain, Hipelki memotret peluang pengembangan pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan terhadap belanja pemerintah dan pasar lokal yang berpotensi mengalami kontraksi. Menurut Randy, peluang pasar baru terbuka akibat terganggunya rantai pasok global yang disebabkan oleh eskalasi geopolitik saat ini.

"Indonesia harus berusaha mengisi kekosongan rantai pasok global dan membawa produk alkes Indonesia ke pasar mancanegara, alih-alih hanya berfokus ke pasar lokal yang sedang mengalami gangguan," tandas Randy.

Baca Juga: Permintaan Tinggi, Bounce Street Asia Fokus Buka Cabang di Jabodetabek

Selanjutnya: BGN Tegaskan Tidak Ada Pemaksaan Jika Ada Sekolah Tolak MBG

Menarik Dibaca: IHSG Diprediksi Konsolidatif, Ini 3 Rekomendasi Saham Uptrend Pekan Ini dari IPOT

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News