Impor Nikel Filipina Naik Tajam, Pembatasan Produksi Picu Risiko Pasokan

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketatnya pasokan bijih nikel dalam negeri mendorong lonjakan impor.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor bijih nikel dari Filipina ke Indonesia sepanjang 2025 mencapai 15,33 juta ton dengan nilai US$ 725,17 juta, meningkat sekitar 5 juta ton dibandingkan 2024. Tren ini diperkirakan berlanjut seiring rencana pemerintah membatasi produksi bijih nikel mulai 2026.

Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah menjelaskan, kebutuhan seluruh fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel nasional pada 2025 diperkirakan sekitar 300 juta ton basah (wet metric ton/wmt). Sementara itu, RKAB yang disetujui pemerintah mencapai sekitar 364 juta wmt.

Namun, produksi aktual diperkirakan hanya sekitar 275 juta wmt. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, mulai dari kesulitan peningkatan kapasitas produksi, keterbatasan penambang kecil, gangguan musim hujan, hingga penundaan perizinan operasional seperti Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), Persetujuan Teknis (Pertek), dan Sertifikat Laik Operasi (SLO).

“Rata-rata produksi aktual hanya sekitar 85% dari kebutuhan pasokan bijih yang diperlukan industri,” ujar Arif kepada Kontan, Minggu (8/2/2026).

Kondisi pasokan yang ketat tersebut mendorong peningkatan impor bijih nikel dari Filipina yang pada 2025 telah menembus lebih dari 15 juta wmt. Sekitar 80% volume impor tersebut mengalir ke Kawasan Industri PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), seiring semakin parahnya kekurangan pasokan lokal di Maluku Utara.

Tekanan terhadap pasokan diperkirakan meningkat pada 2026. Arif memaparkan, akan terjadi penambahan kapasitas terpasang dari ekspansi dan proyek-proyek baru, terutama fasilitas High Pressure Acid Leaching (HPAL) yang hampir menyelesaikan masa konstruksi dan mulai beroperasi.

Dengan tambahan tersebut, kemampuan produksi seluruh fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel nasional pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar 2,7 juta ton nikel kelas 1 dan 2.

Sejalan dengan itu, kebutuhan bijih nikel pada 2026 diproyeksikan meningkat sekitar 40 juta hingga 50 juta wmt dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga total kebutuhan mencapai sekitar 340 juta hingga 350 juta wmt.

Masalah muncul ketika pemerintah memangkas kuota produksi bijih nikel nasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan kuota produksi bijih nikel 2026 maksimal 260 juta ton, turun signifikan dibandingkan RKAB 2025 yang mencapai 364 juta ton.

Jika produksi bijih nikel dibatasi hanya sekitar 250 juta wmt melalui persetujuan RKAB, Arif memperkirakan akan terjadi kekurangan pasokan domestik atau gap sekitar 100 juta wmt.

“Impor akan menjadi mekanisme penyeimbang utama,” katanya.

FINI memperkirakan impor bijih nikel berpotensi meningkat hingga sekitar 50 juta ton pada 2026, dengan setidaknya 30 juta ton berasal dari Filipina dan sisanya dari negara lain seperti Kepulauan Solomon atau Kaledonia Baru.

Namun, opsi ini mengandung berbagai risiko, mulai dari kebijakan ekspor dan faktor musim di negara asal, skala pasokan yang terbatas dan biaya lebih tinggi, hingga keterbatasan kapasitas pelabuhan, logistik, dan proses pencampuran bijih di dalam negeri.

“Tidak semua kekurangan pasokan bisa ditutup lewat impor. Masih akan ada kekurangan sekitar 50 juta wmt,” ujar Arif.

Ia menegaskan, hilirisasi nikel merupakan ekosistem yang kompleks dan harus berjalan selaras antara empat elemen utama, yakni tambang sebagai pemasok bahan baku, smelter dan refinery sebagai pengolah, pasar sebagai penyerap produk, serta kebijakan pemerintah sebagai pengarah.

Menurutnya, pembatasan RKAB yang terlalu ketat berisiko mengganggu kepentingan nasional karena berpotensi mengalihkan manfaat ekonomi ke luar negeri.

Oleh karena itu, FINI mendorong penetapan RKAB produksi bijih nikel yang lebih moderat, dikombinasikan dengan pengaturan alokasi yang ketat serta impor yang terkontrol guna melindungi kepentingan nasional dan menghindari kerugian ekonomi yang tidak perlu.