| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 2.954.000 50.000 1,72%
USD/IDR 16.853 10,00 0,06%
IDX 8.212 -53,08 -0,64%
KOMPAS100 1.158 -9,98 -0,85%
LQ45 830 -9,73 -1,16%
ISSI 295 -1,25 -0,42%
IDX30 432 -3,95 -0,91%
IDXHIDIV20 516 -4,82 -0,92%
IDX80 129 -1,21 -0,93%
IDXV30 142 -0,67 -0,47%
IDXQ30 139 -1,75 -1,24%

Kementerian ESDM Tetapkan Skema Impor BBM SPBU Swasta Per-6 Bulan, Apa Alasannya?

Senin, 09 Februari 2026 / 11:19 WIB

ILUSTRASI. Pemerintah terapkan skema impor BBM 6 bulanan untuk SPBU swasta. Kebijakan ini disebut beri keuntungan baru, tapi apa saja yang berubah? (Shutterstock/Shutterstock)

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan bahwa skema impor Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Badan Usaha (BU) swasta pemilik SPBU di Indonesia akan diterapkan setiap 6 bulan sekali. Langkah ini diambil untuk memantau dinamika konsumsi BBM di dalam negeri secara lebih efektif.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa periode 6 bulan dipilih agar pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk menganalisis kebutuhan dan konsumsi BBM nasional.

"Nah, tahun ini kita sudah tetapkan 6 bulan. Jadi mereka diberikan impor untuk 6 bulan. Untuk tahun ini. Intinya kenapa 6 bulan? Kita ada waktu untuk melihat dinamika konsumsi," kata Laode saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jumat (6/2/2026).

Selain memantau konsumsi, skema 6 bulan juga memberikan kesempatan bagi BU swasta untuk mengajukan perpanjangan impor jika diperlukan.

"Yang kedua, kita ada waktu untuk mereka mengusulkan kembali perpanjangannya. Kalau kemarin kan baru ngajuin, nggak tahunya habis, lalu ngajuin lagi. Nah, kita sudah belajar dari situ, jadi diberikan timeline yang agak panjang," jelas Laode.

Laode menambahkan, volume impor BBM untuk tahun 2026 diperkirakan akan hampir sama dengan volume tahun 2025, dengan penambahan sekitar 10% jika dibandingkan dengan impor sepanjang 2024.

"Ya kan sudah ditetapkan mirip tahun 2025," imbuhnya.

Sebelumnya, Laode juga menyebut bahwa Kementerian ESDM akan menerapkan sistem periodik atau bertahap beberapa kali sepanjang tahun. Sistem ini memastikan kuota impor BBM swasta tidak diberikan sekaligus untuk satu tahun penuh, melainkan melalui evaluasi berkala.

"Kami tidak berikan (kuota impor BBM) sekaligus, jadi ada evaluasi juga. Tidak diberikan langsung 1 tahun, tapi ada periodisasinya," ungkap Laode di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/01/2026).