Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Abdul Razak mengatakan, Indonesia dan Malaysia sepakat meningkatkan kerjasama di bidang minyak kelapa sawit agar bisa diterima sebagai produk yang ramah lingkungan di pasar Internasional. Hal itu penting, karena kedua negara merupakan negara produsen penghasil minyak sawit terbesar di dunia.
"Malaysia dan Indonesia merupakan negara produsen utama minyak kelapa sawit di dunia. Kerjasama di antara kita harus ditingkatkan sebab kita perlu memberi suatu keyakinan agar harga minyak sawit lebih satbil dan adil kepada kedua negara kita di pasar internasional," tutur Najid dalam pernyataan pers di Istana Merdeka, Kamis (19/12).
Najib mengatakan, tidak adil bila minyak kelapa sawit dicap negatif di pasar internasional. Pasalnya, hal itu merugikan Indonesia dan Malaysia sebagai pemasok utama produk sawit dan berdampak negatif bagi rakyat kedua negara yang memproduksi minyak sawit.
Dengan dihapuskannya label negatif terhadap minyak sawit, maka Indonesia dan Malaysia akan merasakan keuntungannya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sependapat dengan Najib. SBY menegaskan, kedua negara harus memperjuangkan minyak sawit di pasar internasional dan menghapus label negatif terhadap minyak sawit.
Selain itu, dalam pertemuan itu, SBY juga mengatakan pemerintah telah membicarkaan persoalan asap yang sering kali menganggu hubungan kedua negara.
Sebagai solusinya, kedua negara akan melakukan kerjasama untuk mengelola asap. Indonesia sendiri terus meningkatkan kewaspadaan akan munculnya pembakaran lahan yang bisa menimbulkan asap yang cukup besar dan menganggu negara lain.
Kedua negara juga sepakat meningkatkan kerjasama dalam menangani nelayan yang memasuki wilayah perairan masing-msing.
Dengan adanya penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia-Malaysia, maka diharapkan persoalan penangkapan nelayan Indonesia dan nelayan Malaysia bisa diselesaikan dengan baik.
Sementara di bidang pertahanan, kedua kepala pemerintahan sepakat menjaga hubungan baik kedu anegara, dan meningkatkan kerjasama di bidang hukum untuk mengurangi kejahatan transnasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
