kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,78   -24,72   -2.68%
  • EMAS1.326.000 0,53%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Industri Hilir Kelapa Sawit Menaruh Harap pada Pemerintahan Baru


Jumat, 22 Maret 2024 / 15:36 WIB
Industri Hilir Kelapa Sawit Menaruh Harap pada Pemerintahan Baru
Direktur Eksekutif Gabungan Usaha Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga.


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah asosiasi hilir industri kelapa sawit menaruh harapan terhadap pemerintahan baru hasil pemilu 2024 dapat memajukan industri hilir kelapa sawit.

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Tiga asosiasi hilir industri sawit yakni Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), dan Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin) optimistis bahwa kebijakan hilirisasi industri sawit dapat terus berjalan dan memberikan nilai tambah kepada perekonomian Indonesia. 

Baca Juga: Bersiap Menyambut B40, Emiten Sawit Kompak Tambah Kapasitas Produksi Biodiesel

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan pihaknya sangat optimistis hilirisasi sawit semakin kuat karena visi misi keduanya melanjutkan program yang sudah berjalan.

"Ketika berbicara dengan timses nomor 2, mereka sampaikan akan melanjutkan, tetapi melanjutkan dengan berbagai improvement," ujar Sahat, Kamis (22/3).

Sahat berharap pemerintahan baru dapat membentuk badan bernama Badan Sawit Indonesia. Sahat mengatakan terdapat 17 kementerian/lembaga pemerintah yang mengurusi sawit sebagai satu komoditas.

"Ibaratnya dampak dari 17 kementerian ini lego jangkar sehingga kapal ini tidak bergerak. Makanya dibutuhkan badan khusus sawit ini supaya bisa cepat bergerak dan menghilangkan tumpang tindih regulasi,” ucapnya.

Baca Juga: Bos Indofood Tekankan Pentingnya Keberlanjutan Value Chain dalam WEF 2024

Sementara itu, Aprobi berharap kepada presiden dan wakil presiden Indonesia yang baru untuk mendukung terus program biodiesel sebagai bagian transisi energi terbarukan. Dengan pemerintahan yang baru nanti diharapkan regulasi program biodiesel bisa lebih solid dan tidak menimbulkan multitafsir.

“Untuk tahun ini dan tahun-tahun mendatang, kami berharap nanti regulasi untuk semua Kepmen bisa lebih form dan solid agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda-beda. Kami juga 2,5 tahun ini terus diperiksa Kejaksaan Agung,” ujar Sekjen Aprobi Ernest Gunawan.

Dia mengaku percaya jika Prabowo-Gibran bisa membuat investor biofuel Indonesia lebih tenang ke depannya dalam investasi. Sebab, kata dia, hanya Prabowo-Gibran yang menyatakan komitmennya terus meningkatkan program biodiesel.

Baca Juga: Upaya Pemerintah Atasi Ancaman Kesulitan Ekspor Karet ke Uni Eropa

“Kita berharap dengan adanya wakil presiden muda juga, Gibran, nanti ke depannya peraturan-peraturan baik bagi pengusaha. Yang pasti mendukung apapun, kita akan mensuport dan berharap peraturan lebih save bagi kami investor,” ucap Ernest.

Lebih lanjut, dia juga menyebut pihaknya sedang menunggu arahan dari pemerintah terkait penerapan B40. Pemerintah Indonesia masih mempertimbangkan penerapan biodiesel 40% atau B40, menyusul dari sebelumnya B35.

Sedangkan, Sekjen Apolin Rapolo Hutabarat mengharapkan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu  (HGBT) kepada 7 sektor industri termasuk oleokimia terus dilanjutkan. Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar US$ 6 per MMBTU yang diberlakukan Pemerintah sejak 2020.

Pasalnya kebijakan ini memberikan nilai tambah kepada pelaku industri dari aspek investasi, ekspor, pendapatan pajak dan pembangunan daerah.

Baca Juga: PalmCo Cari Mitra Strategis untuk Dongkrak Produktivitas dan Kinerja, Ini Kriterianya

Dampak dari kebijakan HGBT bagi sektor oleokimia adalah realisasi pajak mencapai Rp 2,2 triliun pada 2021 dan Rp2,9 triliun pada 2022. Begitupula realisasi investasi sebesar Rp1,76 triliun pada 2021 dan Rp 2,3 triliun pada 2022. 

“Kami harapkan kebijakan HGBT ini dilanjutkan dalam 5-10 tahun berikutnya,” jelas Rapolo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP)

[X]
×