/2025/03/10/346147166.jpg "Industri Minta Pemerintah RI Contoh Inggris Soal Kebijakan Tembakau Alternatif")
Reporter: Fahriyadi | Editor: Fahriyadi .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah asosiasi mendorong pemerintah untuk mulai mengadopsi pendekatan Tobacco Harm Reduction (THR) sebagai strategi yang lebih progresif dalam menurunkan prevalensi merokok di Indonesia. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengurangan risiko kesehatan melalui pemanfaatan produk tembakau alternatif bagi perokok dewasa yang kesulitan berhenti sepenuhnya.
Praktik ini telah lebih dahulu diterapkan di Inggris, yang secara konsisten mengintegrasikan produk tembakau alternatif ke dalam kebijakan pengendalian tembakau nasionalnya. Contoh produk tembakau alternatif antara lain ialah rokok elektronik dan produk tembakau yang dipanaskan.
Baca Juga: BNN Ungkap Penyalahgunaan Vape untuk Narkotika, Industri Minta Tidak Digeneralisasi
Pemerintah Inggris menjalankan program “Swap to Stop” sebagai bagian dari strategi kesehatan masyarakat untuk membantu perokok dewasa beralih dari rokok melalui pendekatan THR. Melalui program ini, perokok dewasa mendapatkan vape gratis dan pendampingan agar proses peralihan terarah dan terukur. Hasilnya, berdasarkan data Annual Population Survey (APS), Inggris berhasil menurunkan prevalensi merokok dari 11,1% pada 2023 menjadi 10,6% pada tahun 2024.
Ketua Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR), Ariyo Bimmo mengatakan jika tujuan kebijakan publik adalah menurunkan prevalensi merokok yang masih tinggi di Indonesia, maka pendekatan berbasis risiko harus digunakan secara konsisten. Sebab, berdasarkan berbagai fakta ilmiah baik di dalam negeri maupun di luar negeri mengungkapkan bahwa produk tembakau alternatif, seperti rokok elektronik dan produk tembakau yang dipanaskan, memiliki risiko jauh lebih rendah dibandingkan rokok.
“Ketika alternatif yang lebih rendah risiko ditutup total, maka pada dasarnya ‘mengunci’ perokok. Saya tidak pernah mengatakan rokok elektronik adalah solusi ajaib, tetapi dalam kerangka THR, ia adalah salah satu alat transisi bagi perokok dewasa. Menutup opsi ini tanpa desain kebijakan pengganti yang jelas berpotensi menghambat target penurunan prevalensi merokok,” jelas Ariyo, Jumat (24/4/2026).
Ariyo menilai Indonesia perlu membuka ruang bagi proses peralihan (switching) yang terkontrol dan terarah bagi perokok dewasa, alih-alih menutup seluruh akses terhadap produk tembakau alternatif.
Ia mencontohkan Inggris sebagai pendekatan yang relevan karena kebijakan yang diterapkan bersifat komprehensif. Pemanfaatan produk alternatif didukung dengan regulasi, pengawasan kualitas, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.
“Apakah Indonesia harus meniru mentah-mentah? Tidak, tetapi kita bisa mengambil pelajaran penting. Harus ada proteksi ketat terhadap anak dan non-perokok serta pengawasan kualitas produk yang kuat,” tegas Ariyo.
Senada dengan Ariyo, Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO), Paido Siahaan, menyampaikan, Indonesia dapat mempelajari pendekatan yang diterapkan Inggris dalam memanfaatkan produk alternatif untuk menekan prevalensi merokok. Namun, ia menekankan bahwa penerapannya tidak bisa dilakukan secara langsung. Implementasinya perlu disesuaikan dengan konteks nasional, baik dari sisi regulasi, karakteristik masyarakat, maupun penguatan sistem pengawasan.
Dalam pandangannya, wacana pelarangan justru berlawanan dengan upaya penurunan prevalensi merokok. Alasannya, rokok elektronik ialah alternatif beralih dari kebiasaan merokok bagi perokok dewasa. Oleh karena itu, Paido mendorong penegakan hukum yang tepat sasaran terhadap maraknya penyalahgunaan rokok elektronik, bukan dengan melarang total.
AKVINDO mengambil langkah konkret dengan mendorong konsumen untuk membeli rokok elektronik dari toko resmi, memastikan produk memiliki asal-usul yang jelas, serta menolak produk oplosan atau tanpa izin. Aspek edukasi juga diperkuat kepada konsumen dan publik bahwa vape ilegal adalah ancaman nyata.
“Pendekatan ini sejalan dengan langkah asosiasi vape lainnya yang belakangan juga mendorong pembatasan usia, verifikasi identitas, dan edukasi konsumen untuk perlindungan publik,” ujarnya.
Paido melanjutkanya pihaknya terbuka untuk berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk berkolaborasi dan menjawab berbagai persoalan di lapangan. Kolaborasi tersebut tentunya dengan pendekatan yang mengedepankan fakta, data, dan landasan ilmiah sehingga solusi yang dihasilkan tepat sasaran serta efektif.
“Bagi kami, isu penyalahgunaan ini harus dibahas dengan fakta dan bukti, bukan dengan opini menyesatkan atau generalisasi yang justru bisa merugikan konsumen dan mengaburkan fokus dari masalah utamanya, yaitu peredaran produk ilegal yang disalahgunakan,” ujarnya Paido.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
