Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah punya program melakukan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara. Namun, program ini butuh buaya besar.
Dus, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melobi negara maju yang menyiapkan pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP), agar menyalurkan sebagian dana JETP ke proyek pemensiunan dini PLTU batubara di Indonesia.
Sebelumnya beredar kabar, negara-negara maju yang tergabung di dalam International Partners Group (IPG) enggan mendanai program pemensiunan dini PLTU. Padahal, JETP diharapkan bisa menjadi katalis yang dapat mendorong Indonesia melakukan program early retirement ini.
Skema pendanaan JETP dipimpin Amerika Serikat (AS) dan Jepang, beranggotakan Kanada, Denmark, Uni Eropa, Prancis, Jerman, Italia, Norwegia dan Inggris tergabung di dalam IPG.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Yudo Dwinanda mengatakan, dana himpunan senilai US$ 20 miliar setara Rp 314 triliun (kurs Rp 15.700/USD) untuk transisi energi prosesnya tidak sederhana.
Proses yang sudah berjalan saat ini ialah pembuatan dokumen CIPP yang bahannya masih didiskusikan dengan IPG.
“Yang pertama kita masih bicara contohnya ialah berapa target pengurangan dari pada emisi itu dulu, karena transisi energi itu ujung-ujungnya bicara soal berapa emisinya. Jadi ini masih di diskusikan masih terus berjalan,” kata Yudo saat ditemui di sela acara UOB Gateway to ASEAN Conference 2023 di Jakarta, Rabu (11/10).
Baca Juga: Proyek Transmisi Jawa-Sumatra Diprioritaskan Dapat Dana JETP
Perihal keengganan negara maju mendanai pemensiunan dini PLTU, Yudo menyatakan, program pemensiunan pembangkit batubara di dalam pendanaan JETP masih terus didiskusikan.
“Kan ini masih dalam diskusi bahwa hal itu terungkap, kan kita bicara emisi. Kalau kita bisa (memensiunkan dini) kita akan tahu berapa besaran emisi (yang terpangkas). Ini masih jalan terus,” imbuhnya.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, tahun ini ditargetkan sudah ada proyek JETP yang sudah dapat dilaksanakan. “Kita target paling tidak akhir tahun ini ada satu program yang bisa jalan,” ujarnya di Jakarta, Senin (9/10).
Meski enggan menyebutkan dengan rinci proyek yang akan dieksekusi ini, Arifin menegaskan, tujuan Indonesia di dalam JETP ialah mendapatkan pendanaan murah untuk pemensiunan dini PLTU.
“JETP itu kan mengenai pensiun dini PLTU,” tandasnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menjelaskan, JETP hanyalah katalisator agar proyek-proyek transisi energi bisa berjalan.
“Ada dana yang lebih murah, ada memang komponen hibahnya. Sekarang kami ingin memanfaatkan dukungan-dukungan dari pendanaan murahnya, termasuk salah satunya untuk pensiun dini,” ujarnya ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Rabu (11/10).
Berdasarkan informasi yang diterima Dadan, penyaluran pendanaan untuk pemensiunan dini PLTU perdana, diskusinya sudah mulai solid di Kementerian Keuangan.
Meski tidak dirinci, salah satu proyek pemensiunan dini PLTU yang sudah pasti disuntik mati ialah PLTU Cirebon 1. “Ini kita masih bahas lagi dengan PLN,” kata Dadan.
Baca Juga: PLN Sebut Program Pensiun Dini PLTU Butuh Dukungan Internasional
Selain mengandalkan pendanaan untuk pemensiunan dini, PLN juga dikabarkan melaksanakan opsi lain dengan skenario Accelerated Renewable Energy with Coal Phase Down (ACCEL RE Coal Phase Down) dengan menurunkan capacity factor (CF) PLTU batubara dan meningkatkan pembangkit EBT.
Dadan bilang, sejatinya Kementerian ESDM sependapat dengan skenario lain yang akan dijalankan PLN yakni menurunkan capacity factor PLTU.
“Sudah lama juga pemerintah mengajukan hal tersebut, tetapi ini subject terhadap kontrak yang PLN tahu. Sedangkan saya tidak tahu terhadap kontrak tersebut,” kata Dadan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
