Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara. Namun, program pensun dini PLTU tersebut butuh dana besar.
Dus, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan pun kembali menagih janji terkait dana transisi energi atau Just Energy Transitition Partnership (JETP) untuk pensiun dini PLTU.
Luhut menyebut, pemerintah terus mengkaji rencana pensiun dini PLTU, salah satunya adalah pensiun dini PLTU Suralaya di Banten.
Hanya saja, program pensiun dini PLTU tersebut memerlukan pembiayaan. Salah satunya dari pendanaan JETP senilai US$ 20 miliar.
"Tapi untuk early retirement tadi yang bayar dulu duitnya mana. Iya JETP, ya itu sampai sekarang kita belum tahu uangnya," ujar Luhut kepada awak media di Jakarta, Rabu (6/9).
Baca Juga: Dana JEPT Belum Cukup, RI Butuh Tambahan US$ 80 Miliar untuk Percepat Transisi Energi
Bahkan, Luhut mengatakan, data transisi energi alias JETP saat ini belum ada perkembangannya. Padahal, Indonesia sendiri telah siap untuk menjalankan berbagai program percepatan transisi energi, seperti pensiunan dini PLTU. Apalagi usulan transisi energi tersebut digaungkan dari negara-negara G7.
"Ya mereka kan yang minta kita buat, ya kita buat. Mereka yang janjiin duitnya, ya sekarang mana duitnya," katanya.
Kendati begitu, pemerintah tidak hanya bergantung denga janji-janji manis tersebut. Untuk itu, pemerintah masih akan mencari sumber pendanaan lain seperti donatur dan filantropi untuk memenuhi kebutuhan pendanaan transisi energi sebesar US$ 100 miliar.
"Besarnya dana JETP ini hasil G20 sekitar US$ 20 miliar. Tapi pada kenyataannya, saya pikir bisa mencapai US$ 100 miliar," terang Luhut.
Baca Juga: Dokumen CIPP JETP Masih Perlu Banyak Ditinjau
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
