Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah berencana memangkas subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2025 mendatang.
Rencana kebijakan ini terungkap dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025. Dalam dokumen tersebut, pemerintah mendorong dilakukannya pengendalian kategori konsumen untuk BBM jenis Pertalite dan Solar.
Peningkatan konsumsi BBM ditambah harga jual yang berada di bawah harga keekonomian mengerek beban subsidi dan kompensasi. Selain itu, penyaluran BBM Subsidi saat ini dinilai kurang tepat pasalnya lebih banyak dinikmati mayoritas rumah tangga kaya.
Dengan pengendalian konsumen yang berkeadilan, diperkirakan dapat mengurangi volume konsumsi Solar dan Pertalite sebesar 17,8 juta KL per tahun.
"Keseluruhan simulasi reformasi subsidi dan kompensasi energi ini diproyeksikan akan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp 67,1 triliun per tahun," demikian dikutip dari Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, Jumat (24/5).
Baca Juga: Harga BBM Mei 2024 Tak Naik, Ini Alasan Pertamina
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian lain terkait guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan subsidi.
"Sehingga lebih tepat sasaran dan ini juga yang menjadi kebijakan pemerintah tahun depan," ujar Dadan kepada Kontan, Jumat (24/5).
Dadan menjelaskan, salah satu upaya untuk mengendalikan subsidi BBM yakni dengan menyiapkan revisi Peraturan Presiden Nomor 191/2014 tentang tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Revisi beleid ini disebut sudah hampir tuntas.
"Ini juga berjalan terus, pembahasan masih berjalan yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian. Dalam pandangan kami, sudah mendekati final," jelas Dadan.
Sementara itu, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengatakan, ada dua opsi untuk mengendalikan subsidi BBM yakni dengan mengurangi volume BBM subsidi dan menaikkan harga jual.
"Mengurangi volume subsidi dilakukan melalui penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Dalam konteks ini pengawasan harus terus ditingkatkan termasuk melalui sistem digitalisasi," jelas Saleh kepada Kontan, Jumat (24/5).
Saleh melanjutkan, proses digitalisasi yang telah dilakukan oleh PT Pertamina sebagai badan usaha penyalur BBM Subsidi berjalan dengan baik. Pihaknya pun turut menanti revisi Perpres 191/2014 tuntas.
"Kita masih menunggu revisi Perpres 191 di mana dalam revisi tersebut konsumen pengguna BBM subsidi diarahkan lebih tepat sasaran," tambah Saleh.
Baca Juga: BPH Migas Sebut Revisi Perpres 191 Soal BBM Bersubsidi Belum Bisa Selesai Juni
Senada, Pertamina pun kini masih menanti rampungnya beleid tersebut.
Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, Pertamina sebagai operator akan menjalankan penugasan yang diberikan Pemerintah sebagai regulator
Di sisi lain, Pertamina juga telah melakukan ujicoba subsidi tepat sebelumnya. Meski demikian, penyaluran BBM Subsidi yang lebih tepat sasaran masih harus menanti rampungnya revisi Perpres 191/2014.
"Saat ini masih dalam proses finalisasi Revisi Perpres 191/2014, sebagai dasar penyaluran BBM Subsidi agar bisa lebih tepat sasaran," kata Irto.
Merujuk Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, realisasi subsidi energi sampai dengan triwulan I 2024 mencapai Rp 27,9 triliun atau setara 14,7% dari alokasi dalam APBN 2024. Jumlah ini terdiri dari subsidi BBM sebesar Rp3,3 triliun (12,8% terhadap APBN 2024), subsidi LPG Tabung 3 kg sebesar Rp 13,2 triliun (15,1% terhadap APBN 2024) dan subsidi listrik mencapai Rp 11,4 triliun (15% terhadap APBN 2024).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
