Reporter: Fahriyadi |
JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengancam takkan memberi restu penjualan saham Suez Environment di Palyja kepada Manila Water. Pemprov juga memberi tiga opsi untuk menyelesaikan kisruh pengelolaan air di Jakarta ini.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama mengatakan, tak mungkin memberi restu jika Suez tak melakukan rebalancing kontrak. Suez adalah perusahaan asal Prancis yang pemegang 51% saham PT Pam Lyonnaise Jaya (Palyja) .
Menurutnya rebalancing kontrak ini sudah dilakukan kepada perusahaan operator air lainnya yakni PT Aetra Air Jakarta (Aetra). Basuki menegaskan, kalau Suez tidak mau rebalancing, berarti tidak perlu ada negosiasi.
"Rebalancing kontrak ini adalah supaya internal rate of return (IRR) fair, dan jangan sampai nanti ketika kontrak selesai, Pemprov mesti bayar Suez hingga Rp 10 triliun, itu kan lucu. Padahal kalaupun dijual ke Manila Water hanya sekitar Rp 1 triliun-Rp 2 triliun," ujar Basuki, Jumat (19/4).
IRR merupakan indikator tingkat efisiensi dari sebuah investasi, yang meliputi laju pengembalian minimum dari suatu investasi yang dikeluarkan.
Menurut Basuki, dengan mekanisme kontrak seperti sekarang, Suez menginginkan IRR hingga 22%. Basuki menyebut hal itu 'gila', karena kelewat besar. Dengan klausul seperti itu, Pemprov harus membayar kekurangan jika tidak mencapai angka tersebut.
"Mana ada bisnis join seperti ini, kalau rugi ya rugi bareng dong. Coba cari dimana di dunia ini ada bisnis kayak gitu, kalau mereka ngotot mempertahankannya," kata Basuki.
Untuk itu, Politisi Partai Gerindra ini ingin agar saham Palyja ini dibagi tiga. Ia bilang akan menunjuk PT Pembangunan Jaya untuk masuk ke Palyja, jika Suez jadi menjual ke Manila Water. Sedangkan 49% saham Palyja lainnya dikuasai oleh PT Astratel .
Menurut kabar yang diterima Basuki, Manila Water tidak ingin mengambil alih saham milik Suez kalau tidak mencapai 51%. Jika itu yang terjadi, Pemprov siap membuka pembicaraan dengan Manila Water supaya saham dibagi dan bisa seimbang.
Tiga opsi
Lebih jauh, Basuki bilang Pemprov DKI akan menerapkan tiga opsi menyangkut kisruh saham Palyja ini.
Opsi pertama, harus ada persetujuan agar Suez mau renegosiasi itu. Sejauh ini, pria yang akrab disapa Ahok itu melihat Suez agak keberatan.
Jika tak mau renegosiasi, maka Basuki akan mencoba menempuh opsi kedua yakni dengan maju ke tingkat arbitrase di Singapura.
"Kalau sampai kita kalah pun di arbitrase, saya bilang bahwa kita bisa menduduki perusahaan mereka. Istilah kasarnya kalau kamu tuntut, silahkan tuntut, biarkan saja," kata Basuki.
Sedangkan opsi ketiga menasionalisasikan semua aset milik Suez di Palyja.
Basuki mengklaim jika pihak Suez tak ingin opsi kedua dan ketiga ini terjadi, lebih baik memilih opsi pertama.
Untuk itu, Basuki bilang Pemprov akan menunggu renegosiasi itu dilakukan, karena sejauh ini belum ada pernyataan tertulis.
Berikut Beberapa hal yang ingin direnegosiasikan oleh Pemprov DKI kepada Suez Environment :
1. Menuntut Suez untuk melakukan pemasangan pipa/jaringan baru untuk warga miskin yang sulit mengakses air bersih
2. Berkomitmen untuk mengatasi kebocoran air yang saat ini mencapai 42%-45%. Penambahan sumber air dari Waduk Jatiluhur tidak akan banyak membantu jika kebocoran ini tidak diatasi.
3. Perubahan IRR yang saat ini 22% yang dirasa memberatkan Pemprov DKI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
