Reporter: Azis Husaini | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Independent Power Producer (IPP) atau investor listrik yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) mengapresiasi penunjukan mantan Ketua Umum BPP HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Bahlil Lahadalia sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) baru. APLSI menilai, penunjukan Bahlil sangat tepat memecahkan kebuntuan investasi kelistrikan nasional.
“Dari trackrecord beliau, ada segudang keberanian. Cara berpikir beliau juga out of the box dan punya relasi yang bagus dengan kepala-kepala daerah. Kita optimislah,” ujar Direktur Eksekutif APLSI Rizal Calvary Marimbo.
Baca Juga: Banyak pihak meragukan Bahlil, Erick Thohir: Dia paham aturan yang harus dibenahi
Rizal mengatakan, tantangan BKPM saat ini bukan lagi mendatangkan investor baru. Tetapi bagaimana merealisasikan berbagai komitmen investasi yang sudah ditandatangani namun terhenti sebab berbagai alasan. “Investor itu sudah antri. Tapi cuma sampai di meja MoU di pusat. Masalahnya direalisasinya,” ucap Rizal.
Menurut Rizal, terdapat dua harapan besar investor atau pengusaha ketenagalistrikan kepada Bahlil. “Pertama, adalah bagaimana Kepala BKPM baru menyederhanakan dan mempercepat perizinan di daerah. Terlalu lama dan berbelit-belit. Tergantung mood-nya kepala daerah,” ucap Rizal.
Rizal mengatakan, reformasi perizinan investasi di BKPM telah menunjukan perbaikan. Namun, reformasi ini tak diikuti oleh banyak daerah di bawahnya. Akibatnya, kinerja investasi nasional kurang memuaskan setiap tahun. “Jadi, sekarang kendalanya di daerah. Masih sangat lamban,” ujar Rizal.
Rizal mengatakan, perizinan di daerah untuk investasi ketenagalistrikan dan sektor lainnya sangat buruk. Salah satunya, masih lamanya berlapis-lapisnya perizinan di tingkat daerah. “Bisa berbulan-bulan bahkan lebih dari satu tahun baru keluar itu barang (izin),” ujar Rizal.
Baca Juga: Ini dua langkah yang akan dilakukan kepala BKPM Bahlil Lahadalia
Rizal mengatakan, sejumlah perizinan misalnya IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dan izin lokasi masih menjadi kewenangan daerah. Izin-izin inilah yang membuat investasi berjalan lamban. Sebab itu, investor mesti menunggu satu atau dua tahun lagi hanya untuk selembar surat. “IPP-nya dilema. Mau bangun belum ada IMB. Ada yang nekat bangun, sambil tunggu IMB-nya yang tidak muncul-muncul juga. Menunggu itu biaya semua. Cost over run-nya melonjak,” ucap Rizal.
Sebab itu, Rizal mengatakan, nasib investor saat ini sangat tergantung kepada budi baik kepala daerah atau bupati setempat. “Kalau bupatinya lagi bagus, syukur. Kalau tidak, mesti nunggu lama. Untung-untungan kalau keluar izinnya,” imbuh dia.
Harapan besar kedua, Bahlil mensinkronkan regulasi ditingkat kementerian dan lembaga agar pro terhadap iklim investasi yang baik. “Tadi saya sebut diatas koordinasi beliau secara vertikal. Kedua secara horizontal, bagaimana beliau menghaormisasikan regulasi-regulasi di berbagai kementerian yang tumpang tindi dan mempersulit investor itu agar kondusif,” ujar Rizal.
Baca Juga: Nama Nadiem Makarim paling dikepoin netizen, bagaimana Prabowo?
Dikatakannya, saat ini ego sektoral antar kementerian dan lembaga sangat tinggi. Masing-masing kementerian memiliki visinya sendiri-sendiri. Akibatnya, banyak kementerian malah rajin membuat regulasi yang mempersulit investor. “Ego sektoral ini yang harus diberantas oleh beliau. Agar semua bersatu padu mendukung visi Presiden menciptakan iklim yang baik untuk investasi,” ucap Rizal.
Proyek Strategis Negara
Rizal mengatakan, pembangkit yang dikerjakan oleh IPP rata-rata merupakan proyek Proyek Strategis Negara (PSN). Meski statusnya sebagai PSN pun, masih ada kementerian dan kepala daerah yang sengaja mempersulit investor dengan aturan-aturan baru. “Mestinya, kan karena ini PSN-nya Presiden jangan dipersulit. Tetap saja dibuat susah,” ucap dia.
Untuk itu, APLSI siap bekerja sama dengan Kepala BKPM yang baru untuk membangun iklim investasi yang sehat ke depan. Rizal mengatakan, pihaknya mengapresiasi kinerja dan konsep layanan perizinian terintegrasi secara online atau Online Single Submission (OSS).
Baca Juga: Bahlil Lahadalia mengaku kaget ditunjuk jadi Kepala BKPM
Hanya saja, para kepala daerah perlu beradaptasi, dan mengintegrasikan serta mengharmonisasikan perizinan dan regulasi di daerah masing-masing dengan OSS. “Ini yang masih lemah. Kalau kinerja investasi nasional jeblok, jangan pemerintah pusat lagi yang disalahkan,” tukas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
