kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45919,51   10,20   1.12%
  • EMAS1.350.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Ini pendapat pengamat soal peretas Anonymous


Rabu, 30 Januari 2013 / 13:01 WIB
Ini pendapat pengamat soal peretas Anonymous
ILUSTRASI. Sikap penolakan pemerintah China terhadap aset kripto bukanlah hal baru. REUTERS/Florence Lo/Illustration


Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Asnil Amri

JAKARTA. Situs-situs pemerintah Indonesia dilumpuhkan oleh jaringan hacker (peretas) Anonymous. Sejak Selasa malam sampai Rabu dini hari ini, tak kurang dari tujuh domain dilumpuhkan dan sebagian di-deface alias diganti tampilan berisi pesan peringatan, seperti situs KPPU, BPS, Kemenkumham, Kemensos, dan Kemenparekraf.

"Meskipun namanya Anonymous, belum tentu pelaku hacker itu adalah orang asing. Bisa jadi itu orang Indonesia sendiri karena Anonymous itu artinya tanpa nama," kata Wigrantoro Roes Setiyadi, selaku pengamat telekomunikasi kepada KONTAN di Jakarta, (30/1).

Diungkapkan Wigrantoro, saat ini orang asing tak memiliki motivasi ataupun memiliki maksud untuk meretas situs pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, bisa jadi orang lokal Indonesia sendiri yang mempunyai kepentingan terhadap pihak pemerintah Indonesia.

Menurut Wigrantoro, maksud dan tujuan hacker atau peretas itu beragam, mulai dari menguji keandalan pengamanan dari situs yang bersangkutan, ataupun ada maksud lain seperti balas dendam.

Untuk mengetahui siapa peretas situs pemerintahan itu, pemerintah Indonesia bisa melakukan penelusuran jaringan. Siapa pelakunya bisa dilacak melalui akses terminal atau transit dari IP address yang bersangkutan. "Bisa ditelusuri jaringannya," tandas Wigrantoro.

Penangkapan bukan solusi

Karena situs-situs pemerintah sering di bobol peretas, Wigrantoro mengimbau pemerintah untuk melakukan update sistem pengamanan dan pengawasan terhadap situs. Pembaruan sistem pengaman sangat penting dilakukan mengingat kian canggihnya teknologi yang digunakan peretas.

Tak hanya pembaruan, pengawasan juga harus dilakukan oleh para admin situs tersebut. Sebaiknya, orang pertama yang harus mengetahui terjadinya peristiwa hack pada suatu situs itu adalah admin bukan orang luar.

"Kalau diistilahkan, tanggul tebok (pagar pengaman) itu harus terus dinaikkan untuk mencegah ada yang masuk," tukasnya. Maka itu, penangkapan pelaku hacker bulan solusi atas lemahnya pengamanan dan pengawasan sebuah situs, apalagi situs milik pemerintah.

Perlu diketahui, aksi para peretas dari Anonymous dilakukan karena kesal dengan Tim Cyber Crime Mabes Polri yang menangkap peretas situs resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yaitu www.presidensby.info.

Atas tindakan aparat hukum itu, Anonymous  menyatakan "perang" terhadap Pemerintah Republik Indonesia, dengan menumbangkan situs-situs berdomain '.go.id'."Government of Indonesia, you cannot arrest an idea NO ARMY CAN STOP US #Anonymous #OpFreeWildan #FreeAnon," demikian pernyataan di situs Twitter kelompok hacker tersebut, Selasa (30/1).

Pernyataan dari Anonymous itu kira-kira memiliki arti, "pemerintah Indonesia, Anda tidak dapat membelenggu sebuah pemikiran. Tidak ada pasukan apapun yang dapat menghentikan kami."

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×