Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi
Dirinya menyarankan, prioritas ketahanan pangan harus ditumpukan pada kemampuan domestik, yang mencakup beberapa hal yaitu pertama proses produksi pangan yang dipastikan tetap berjalan. Termasuk menerapkan protokol yg berlaku.
"Kedua, akses petani ke berbagai input produksi (air, bibit, pupuk, modal) harus dijamin. Pada saat yg sama, rantai pasok harus dipastikan tak terganggu dan produksi petani terserap. Ini penting agar kontinuitas produksi berlanjut," paparnya.
Baca Juga: Ada potensi 115 juta kelas menengah yang rentan jatuh miskin
Selain itu, ketersediaan pangan di level rumah tangga juga menjadi bantalan apabila krisis pangan meledak. "Tatkala pangan impor tidak tersedia karena hambatan rantai pasok, pangan lokal bisa jadi benteng terakhir berperang melawan krisis pendapatan dan Korona," tandasnya.
Selanjutnya pengamat ekonomi dan pertanian Universitas Unila Lampung, Bustanul Arifin menambahkan penghematan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dinilainya lumrah. Asalkan tidak menyentuh pos - pos penting.
"Untuk skema penghematan biaya saya kurang paham, namun asal bukan pos-pos penting yang dipotong, menurut saya ok (tidak masalah)," pungkasnya.
Berikut alokasi penggunaan anggaran Kementan dalam menghadapi Covid - 19:
I. Bantuan ayam lokal sebanyak 35.000 ekor dengan nilai Rp 2,02 Miliar untuk Peternak/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) akan didistribusikan di 22 kabupaten (11 provinsi) dengan komponen pengadaan sebagai berikut:
a. Untuk UPTD dialokasikan di empat provinsi (Sumatera Barat, Riau, Bangka Belitung dan Gorontalo) dengan harga satuan per ekor Rp 55.525 dengan rincian:
1) Ayam lokal umur empat minggu dan biaya distribusinya Rp 30.000
2) Pakan 2,5 kg dengan harga Rp 7.000/kg Rp 17.500 (selama 2 bulan)
3) Obat-Obatan seharga Rp 1.500
4) Bantuan biaya perbaikan kandang Rp 2.500
5) Operasional (pendampingan dan bimbingan teknis) Rp 4.025
Baca Juga: Pengamat Binus: Pertumbuhan ekonomi kuartal I masih bisa di atas 4%
b. Untuk kelompok peternak yang akan dialokasikan di tujuh provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Aceh, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat) dengan harga satuan per ekor Rp 58.538 dan rincian penggunaannya sebagai berikut:
1) Ayam lokal umur empat minggu dan biaya distribusinya Rp 30.000
2) Pakan 2,5 kg @Rp 7.000/kg = Rp 17.500 (selama 2 bulan)
3) Obat-Obatan Rp 1.500
4) Bantuan untuk pembuatan kandang Rp 4.400
5) Operasional (CPCL, pendampingan dan bimbingan teknis) Rp 5.138
II. Hibah Ayam DOC (Sembawa dan Kampung Unggul Balitbangtan/KUB) produksi UPT. BPTU-HPT Sembawa kepada kelompok ternak senilai Rp 3,96 miliar dengan rata-rata harga satuan per ekor Rp 36.538 dan rincian penggunaannya sebagai berikut:
a. Pakan 4,27 kg @Rp 7.000 = Rp 29.900 (selama 3 bulan)
b. Obat-Obatan Rp 1.500
c. Operasional (CPCL, pendampingan dan bimbingan teknis) Rp 5.138
III. Penyelesaian kontrak sisa pekerjaan kegiatan Bekerja tahun anggaran 2019 sebesar Rp 20,98 miliar di Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi tenggara. Anggaran tersebut dilaksanakan oleh BBVet. Denpasar untuk disalurkan ke Provinsi Gorontalo dan BPTU-HPT Denpasar ke Provinsi Sulawesi Tenggara.
Ditjen PKH juga akan memberikan bantuan paket ternak babi kepada kelompok ternak sebanyak 550 ekor dengan total anggaran Rp 5,03 Miliar, yang akan didistribusikan di Provinsi Papua, Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara.
Adapun rincian satuan biaya dimaksud sebagai berikut:
1. Pengadaan Ternak Babi di wilayah Papua, dengan harga satuan paket pekerjaan per ekor Rp 13.115.000
a. Ternak babi dan distribusi Rp 10.000.000
b. Pakan sebanyak 120 kg/ekor Rp 2.160.000 (selama 2 bulan)
c. Biaya pembuatan kandang Rp 100.000/ekor
d. Operasional (CPCL, pendampingan dan bimbingan teknis) Rp 830.000
Baca Juga: BPS ungkap 3 faktor pengendali tingkat kemiskinan di tengah wabah corona
2. Pengadaan Ternak Babi di wilayah Non Papua, dengan harga satuan peket pekerjaan per ekor Rp 4.385.000
a. Ternak babi dan distribusi Rp 3.000.000
b. Pakan sebanyak 120 kg/ekor Rp 970.000 (selama 2 bulan)
c. Biaya pembuatan kandang Rp 100.000/ekor
d. Operasional (CPCL, pendampingan dan bimbingan teknis) Rp 315.000
Dengan demikian jumlah alokasi pengadaan babi dan komponen pendukungnya untuk di wilayah Papua sebanyak 300 ekor dengan nilai Rp 3,93 miliar dan di luar Papua sebanyak 250 ekor dengan nilai Rp 1,10 miliar, sehingga harga rata-rata paket bantuan pengadaan babi dan komponen pendukungnya senilai Rp 9.146.000/ekor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
