Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pandemi corona yang terus meningkat dan belum diketahui berakhir kapan membuat, seluruh Kementerian di Indonesia mengambil langkah kebijakan. Salah satunya, melakukan penghematan anggaran.
Seperti Kementerian Pertanian (Kementan) yang melakukan penghematan sebesar Rp 802 miliar, dalam menghadapi wabah Covid - 19. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), I Ketut Diarmita mengatakan hal tersebut mengacu pada rambu-rambu penghematan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca Juga: Permintaan turun akibat corona, inflasi Ramadan tahun ini terendah sejak 2004
Pemotongan anggaran meliputi belanja perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan dan belanja barang lainnya secara proporsional untuk mendukung prioritas kegiatan dan penanganan Covid-19.
"Penghematan ini meningkat dari pagu semula Rp 2,022 triliun menjadi Rp 1,21 triliun. Dukungan prioritas diantaranya untuk memfasilitasi bantuan sapi, kambing, domba, ayam dan babi kepada kelompok masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia," ucap Ketut dalam keterangannya, Senin (4/5).
Di sisi lain, sempat muncul pertanyaan mengenai Pengadaan Ayam Rp 770 ribu per ekor. Ketut menjelaskan anggaran ayam lokal sebanyak 35.000 ekor tersebut bernilai Rp 26,96 miliar. Menurut dia, anggaran tersebut terdiri dari beberapa kegiatan lain.
Komponen kegiatan tersebut diantaranya, Pengadaan ayam lokal sebanyak 35.000 ekor senilai Rp 2,02 miliar, Hibah ayam produksi dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tahun 2020 senilai Rp 3,96 miliar, Penyelesaian sisa kontrak pekerjaan Program Bekerja Tahun 2019 senilai Rp 20,98 miliar di Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tenggara.
"Jadi penetapan harga ayam lokal tidak serta merta sebesar Rp 770 ribu per ekor, tetapi sesungguhnya anggaran itu terdiri dari beberapa unsur lainnya yang masuk dalam penganggaran selama menghadapi masa Covid - 19," imbuhnya.
Baca Juga: BPS catat inflasi April sebesar 0,08%
Sementara itu, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori mengatakan keputusan yang diambil oleh Kementan adalah langkah kongkrit, terutama melihat kondisi pandemi yang belum bisa dipastikan kapan berakhirnya.
"Oleh karena itu, perlu dibuat skenario termasuk yang paling buruk. Hari ini belum ada masalah serius dalam proses produksi pangan. Kapasitas produksi pangan daei awal tahun 2020 hingga Bulan Mei-Juni mungkin tidak banyak mengalami perubahan. Tetapi kita tidak tahu setelah itu," katanya.
Khudori menerangkan, tantangan serius yang akan dihadapi terkait kebutuhan pangan pokok dan strategis bisa dilihat saat paceklik atau diperkirakan sekitar Oktober hingga Februari 2021.
Apabila proses produksi terganggu karena desa - desa yang menjadi basis produksi aneka pangan terkena Covid, maka akan berdampak berdampak besar terhadap masyarakat.
Baca Juga: Danareksa Research Institute perkirakan inflasi April 2020 sebesar 0,16%
"Berharap impor juga akan mengalami kesulitan karena negara-negara eksportir lebih memprioritaskan kebutuhan domestik, atau bahkan terkendala karantina dan pembatasan lain," paparnya.
Dirinya menyarankan, prioritas ketahanan pangan harus ditumpukan pada kemampuan domestik, yang mencakup beberapa hal yaitu pertama proses produksi pangan yang dipastikan tetap berjalan. Termasuk menerapkan protokol yg berlaku.
"Kedua, akses petani ke berbagai input produksi (air, bibit, pupuk, modal) harus dijamin. Pada saat yg sama, rantai pasok harus dipastikan tak terganggu dan produksi petani terserap. Ini penting agar kontinuitas produksi berlanjut," paparnya.
Baca Juga: Ada potensi 115 juta kelas menengah yang rentan jatuh miskin
Selain itu, ketersediaan pangan di level rumah tangga juga menjadi bantalan apabila krisis pangan meledak. "Tatkala pangan impor tidak tersedia karena hambatan rantai pasok, pangan lokal bisa jadi benteng terakhir berperang melawan krisis pendapatan dan Korona," tandasnya.
Selanjutnya pengamat ekonomi dan pertanian Universitas Unila Lampung, Bustanul Arifin menambahkan penghematan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dinilainya lumrah. Asalkan tidak menyentuh pos - pos penting.
"Untuk skema penghematan biaya saya kurang paham, namun asal bukan pos-pos penting yang dipotong, menurut saya ok (tidak masalah)," pungkasnya.
Berikut alokasi penggunaan anggaran Kementan dalam menghadapi Covid - 19:
I. Bantuan ayam lokal sebanyak 35.000 ekor dengan nilai Rp 2,02 Miliar untuk Peternak/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) akan didistribusikan di 22 kabupaten (11 provinsi) dengan komponen pengadaan sebagai berikut:
a. Untuk UPTD dialokasikan di empat provinsi (Sumatera Barat, Riau, Bangka Belitung dan Gorontalo) dengan harga satuan per ekor Rp 55.525 dengan rincian:
1) Ayam lokal umur empat minggu dan biaya distribusinya Rp 30.000
2) Pakan 2,5 kg dengan harga Rp 7.000/kg Rp 17.500 (selama 2 bulan)
3) Obat-Obatan seharga Rp 1.500
4) Bantuan biaya perbaikan kandang Rp 2.500
5) Operasional (pendampingan dan bimbingan teknis) Rp 4.025
Baca Juga: Pengamat Binus: Pertumbuhan ekonomi kuartal I masih bisa di atas 4%
b. Untuk kelompok peternak yang akan dialokasikan di tujuh provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Aceh, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat) dengan harga satuan per ekor Rp 58.538 dan rincian penggunaannya sebagai berikut:
1) Ayam lokal umur empat minggu dan biaya distribusinya Rp 30.000
2) Pakan 2,5 kg @Rp 7.000/kg = Rp 17.500 (selama 2 bulan)
3) Obat-Obatan Rp 1.500
4) Bantuan untuk pembuatan kandang Rp 4.400
5) Operasional (CPCL, pendampingan dan bimbingan teknis) Rp 5.138
II. Hibah Ayam DOC (Sembawa dan Kampung Unggul Balitbangtan/KUB) produksi UPT. BPTU-HPT Sembawa kepada kelompok ternak senilai Rp 3,96 miliar dengan rata-rata harga satuan per ekor Rp 36.538 dan rincian penggunaannya sebagai berikut:
a. Pakan 4,27 kg @Rp 7.000 = Rp 29.900 (selama 3 bulan)
b. Obat-Obatan Rp 1.500
c. Operasional (CPCL, pendampingan dan bimbingan teknis) Rp 5.138
III. Penyelesaian kontrak sisa pekerjaan kegiatan Bekerja tahun anggaran 2019 sebesar Rp 20,98 miliar di Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi tenggara. Anggaran tersebut dilaksanakan oleh BBVet. Denpasar untuk disalurkan ke Provinsi Gorontalo dan BPTU-HPT Denpasar ke Provinsi Sulawesi Tenggara.
Ditjen PKH juga akan memberikan bantuan paket ternak babi kepada kelompok ternak sebanyak 550 ekor dengan total anggaran Rp 5,03 Miliar, yang akan didistribusikan di Provinsi Papua, Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara.
Adapun rincian satuan biaya dimaksud sebagai berikut:
1. Pengadaan Ternak Babi di wilayah Papua, dengan harga satuan paket pekerjaan per ekor Rp 13.115.000
a. Ternak babi dan distribusi Rp 10.000.000
b. Pakan sebanyak 120 kg/ekor Rp 2.160.000 (selama 2 bulan)
c. Biaya pembuatan kandang Rp 100.000/ekor
d. Operasional (CPCL, pendampingan dan bimbingan teknis) Rp 830.000
Baca Juga: BPS ungkap 3 faktor pengendali tingkat kemiskinan di tengah wabah corona
2. Pengadaan Ternak Babi di wilayah Non Papua, dengan harga satuan peket pekerjaan per ekor Rp 4.385.000
a. Ternak babi dan distribusi Rp 3.000.000
b. Pakan sebanyak 120 kg/ekor Rp 970.000 (selama 2 bulan)
c. Biaya pembuatan kandang Rp 100.000/ekor
d. Operasional (CPCL, pendampingan dan bimbingan teknis) Rp 315.000
Dengan demikian jumlah alokasi pengadaan babi dan komponen pendukungnya untuk di wilayah Papua sebanyak 300 ekor dengan nilai Rp 3,93 miliar dan di luar Papua sebanyak 250 ekor dengan nilai Rp 1,10 miliar, sehingga harga rata-rata paket bantuan pengadaan babi dan komponen pendukungnya senilai Rp 9.146.000/ekor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
