Reporter: Adisti Dini Indreswari | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Hingga saat ini harga karet di pasar global masih terpuruk. Kebijakan pemerintah mengeluarkan crumb rubber atau karet remah dari Daftar Negatif Investasi (DNI) justru berpotensi membuat harga karet Indonesia jatuh semakin dalam.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bilang, pemerintah sedang menyiapkan program untuk membantu petani karet, khususnya di Sumatera dan Kalimantan. Ia menganggap tingkat kesejahteraan mereka terpuruk akibat anjloknya harga komoditas.
Karena itu, pemerintah berupaya membuat program jangka pendek agar bisa mengurangi dampak kepada petani komoditas. Misalnya program peternakan dan perkebunan agar taraf hidup petani karet meningkatkan.
Selain itu, pemerintah akan berupaya mendorong industri berbahan baku karet di dalam negeri. "Jadi ada dua blok yang bisa dikerjakan. Pertama, dari sisi pertanian karet itu sendiri dan kedua, dari sisi pengolahan," ujar Darmin usai rapat koordinasi (rakor) di kantornya, Jumat (4/3).
Hadir dalam rakor antara lain Menteri Perdagangan Thomas Lembong, pejabat Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Perindustrian, Kepala Pusat Penelitian Karet Indonesia, Dewan Karet Indonesia (Dekarindo), dan Asosiasi Industri Ban Nasional (APBI).
Ketua Dewan Karet Indonesia, Azis Pane menyayangkan belum adanya program konkrit untuk membantu petani karet. Karena itu pemerintah dan pelaku usaha akan mengadakan rapat lagi untuk merumuskan program tersebut.
Di sisi lain, asosiasi memprotes kebijakan pemerintah membuka investasi crumb rubber 100% untuk asing. Dekarindo khawatir, kebijakan ini bisa membuat harga karet semakin terpuruk. Pasalnya, industri karet remah mengekspor ke Malaysia dan Thailand yang merupakan kompetitor Indonesia sebagai produsen karet alam.
Pernyataan Azis sekaligus menepis pernyataan Menteri Perindustrian Saleh Husin sebelumnya bahwa pasokan karet mentah mencapai tiga juta ton per tahun, namun penyerapannya baru 700.000 ton per tahun. Makanya ada kebijakan membuka ke investor asing.
Padahal, kata Azis, kapasitas terpasang industri ini banyak yang tidak terpakai. Dewan Karet berencana kirim surat protes ke Presiden Joko Widodo menolak investor asing karet remah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
