Reporter: Pamela Sarnia, Umi Kulsum | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Produsen poliester asal Taiwan, Lealea Enterprise Co Ltd, dikabarkan akan membikin pabrik di Indonesia. Mengutip Bloomberg, Lealea Enterprise tertarik membangun pabrik senilai US$ 50 juta di Indonesia. Lealea Enterprise sudah menyediakan dana ekspansi tersebut.
Redma Wirawasta, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (Apsyfi) menyatakan, pihaknya sudah lama mendengar kabar investor Taiwan yang ingin investasi di Indonesia. Hanya saja, menurut pengamatan Redma, kebanyakan investor urung merealisasikan investasi. "Dua tahun lalu asosiasi Taiwan sudah membicarakannya, tapi belum juga terealisasi." katanya kepada KONTAN, Kamis (22/12).
Ada sejumlah pertimbangan yang menyebabkan mereka mundur atau menunda agenda ekspansi. Misalnya, pasar poliester Indonesia saat ini kurang menjanjikan keuntungan. Apalagi, pasar poliester dalam negeri tengah dibanjiri oleh poliester impor dari China.
Bahkan sejumlah pabrikan poliester lokal kini mengerem produksi. "Utilisasi pabrik tahun ini turun dari rata-rata 60% jadi 50%," ujar Redma.
Achmad Sigit Dwiwahyono, Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian, menyatakan bahwa banyak investor Taiwan yang ingin berinvestasi di Indonesia. Namun pihaknya belum bisa memastikan apakah termasuk Lealea Enterprise. "Kami masih telusuri. Jika sebatas tertarik, ada banyak," kata dia.
Harris Munandar, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kemperin, juga belum bisa mengkonfirmasikan mengenai pembangunan pabrik poliester Lealea Enterprise di Indonesia. "Lealea adalah perusahaan Taiwan dan bergerak di Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Tapi belum valid investasinya, karena belum ada pengajuan resmi," ujar Harris.
Azhar Lubis, Deputi Pengendalian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan, hingga kini instansinya belum menerima pengajuan izin investasi dari Lealea. "Kemungkinan mereka pelajari investasi di Indonesia dulu. Kalau rencana sudah matang, mereka baru ajukan permohonan ke BKPM," jelas Azhar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
