Sumber: TribunNews.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Isu akuisisi PGN oleh Pertamina, tak hanya merugikan PT Perusahaan Gas Negara Tbk, tapi juga para pemilik saham publik PGN. Salah satunya adalah Jamsostek yang kini berganti nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan ikut menanggung rugi karena harga saham PGN yang anjlok. Saat ini BPJS Ketenagakerjaan memiliki 525.817.000 saham PGN.
Pada 24 Oktober 2013, saham PGAS, kode saham PGN, masih berada dilevel Rp 5.450 per saham. Lalu, pada 27 Januari 2014, saham PGAS anjlok di level Rp 4.560, itu berarti terjadi kerugian sebesar Rp 890 per lembar saham.
Jika dikalkulasikan, maka kerugian BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 890 per saham dikalikan jumlah saham BPJS Ketenagakerjaan di PGAS yang sebanyak 525.817.000 lembar saham. Berarti total kerugian menjadi sekitar Rp 468 miliar.
Politisi Golkar yang juga Anggota Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatulloh, menduga penghembusan isu akuisisi ini dipakai untuk pihak tertentu untuk mendapat keuntungan materi.
"Saya kira ini transaksi yang dimainkan untuk dapat cash secara cepat, dalam konteks turunnya harga saham kan ada juga pihak yang diuntungkan untuk kemudian menikmati lagi ketika harga tinggi, jangan sampai ada pihak yang meraup keuntungan dari masalah ini," tegasnya, Rabu (29/1/2014).
Menurut Poempida, isu akuisisi yang kemudian berkembang padahal belum jelas, menjadi bukti Kementerian BUMN tidak memiliki kemampuan mengelola informasi sehingga bisa bocor.
"Namanya perusahaan terbuka kan sangat sensitif, ini merugikan. Manajemen isu manajemen informasi tidak jalan, ironisnya dari Kementerian BUMN di bawah Pak Dahlan yang jago di media," ujar Poempida.
Ia menilai, apa yang terjadi sekarang ini mirip-mirip ketika penawaran perdana saham Garuda beberapa tahun lalu. Untuk kasus kali ini juga bisa masuk kategori insider trading. Menghembuskan kabar dari dalam untuk kemudian mengambil keuntungan.
Wacana akuisisi PGN oleh Pertamina yang ditanggapi negatif oleh pasar itu kata Poempida juga menjadi bukti adanya penolakan terhadap rencana itu. “Ada yang salah, bisa juga dianggap proses ini tidak bagus, tidak ada kepercayaan sehingga ada penolakan. Ini memalukan juga dan jadi cerminan bagi Pertamina untuk memperbaiki diri," tegasnya. (Sanusi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
