kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Nurhaida: PGN belum menyerahkan dokumen ke OJK


Jumat, 24 Januari 2014 / 16:27 WIB
Nurhaida: PGN belum menyerahkan dokumen ke OJK
ILUSTRASI. Harga BBM Naik, Banderol Di SPBU Ini Lebih Murah Dari Pertalite


Sumber: TribunNews.com | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhaida mengatakan sampai dengan saat ini PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN) belum menyerahkan dokumen apapun kepada OJK terkait wacana rencana untuk mengakuisisi PT Pertamina Gas (Pertagas), yang dilanjutkan dengan diakuisisinya PGN oleh PT Pertamina (Persero).

Oleh karenanya OJK berharap jika memang ada rencana tersebut segera menyerahkan dokumen rencana aksi tersebut. " Jadi sekarang belum bisa kasih komentar, karena belum tahu corporate action-nya apa," kata Nurhaida di Kantor Direktorat Jenderal Pengelola Utang (DJPU), Jakarta, Jumat (24/1). 

Dalam menanggapi wacana ini, OJK sejatinya telah proaktif dengan meminta keterangan PGN. "Karena kemarin cukup ramai diberitakan, OJK sudah minta klarifikasi dari PGN tentang rencana tersebut. Dijawab PGN bahwa sampai saat ini belum ada perintah dari pemegang saham untuk melakukan corporate action tertentu," ungkapnya.

Selain meminta penjelasan kepada PGN, OJK meminta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait lainnya. "Kami mencoba klarifikasi lagi kepada beberapa pihak. Nah saya belum bisa sampaikan pihaknya siapa saja. Tapi ini terkait dengan rencananya seperti apa, bagaimana ke depan, gitu," ucapnya.

Oleh sebab itu, untuk mengurangi dampak negatif terhadap kedua perusahaan itu, beberapa kalangan meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung turun tangan untuk menuntaskan permasalahan ini.

Investor rugi Rp 25 triliun 

Analis Samuel Sekuritas, Adrianus Bias Prasetyo menuturkan polemik akuisisi PGN oleh Pertamina ini harus segera dituntaskan. Pasalnya PGN sebagai perusahaan publik, sahamnya diperdagangkan di pasar modal.  Di khawatirkan isu akuisisi ini bisa merugikan banyak pihak.

Untuk itu ia meminta Presiden, selaku atasan Menteri BUMN ikut turun tangan. "Saya pikir yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah Presiden sebagai atasan langsung dari Menteri BUMN Dahlan Iskan. Kalau kemarin ketua DPR sudah mengeluarkan statement, namun (polemik) tetap berlanjut," katanya. 

span>Menurutnya sejak rumor atau wacana akuisisi ini beredar sejak Oktober tahun lalu, pemegang saham PGN mengalami kerugian Rp 25 triliun. "Jadi saya pikir tentunya kepastian akan polemik ini masih ditunggu oleh pasar," ujarnya. (Sanusi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×