Reporter: Arif Ferdianto, Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) di Provinsi Riau. Keputusan ini diambil setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan sejumlah dugaan pelanggaran di wilayah konsesi perusahaan yang luasnya mencapai 338.536 hektare.
Pencabutan izin tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Sejumlah temuan yang menjadi dasar pencabutan antara lain kebakaran lahan gambut berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit, aktivitas tambang tanpa izin, hingga kerusakan kawasan lindung.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengungkapkan terdapat perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare di dalam areal konsesi PT RAPP. Satgas juga menemukan bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.
Baca Juga: Aturan Tambang dan Ekspor Berubah, Fitch Soroti Risiko Keuangan Emiten di Indonesia
Selain itu, pemerintah mencatat persoalan perlindungan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.
Atas pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal perizinan PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Namun, pemerintah menegaskan kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.
Di tengah keputusan tersebut, PT RAPP menyatakan telah menerima informasi mengenai pencabutan izin melalui pemberitaan media. Perusahaan mengaku masih menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut dari pemerintah sebelum memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai.
"Kami menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait," demikian pernyataan resmi PT RAPP pada Jumat (20/11/2026).
Perusahaan menyebut pencabutan izin tersebut berpotensi berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan ketenagakerjaan di Riau. Pasalnya, PT RAPP bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja serta mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang menjadi pemasok barang dan jasa.
PT RAPP juga menegaskan prioritas utamanya saat ini adalah menjaga kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan menyatakan akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya guna meminimalkan potensi gangguan.
Baca Juga: SUV Listrik Hyundai NEIRA Meluncur, Harga Mulai Rp 388 Juta untuk 1.000 Pembeli
Berdasarkan studi dampak ekonomi sebelumnya, PT RAPP menyebut aktivitas bisnisnya diperkirakan mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan sekitar 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.
Perusahaan juga menyoroti kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi daerah, khususnya Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Selama lebih dari tiga dekade beroperasi, PT RAPP menyebut Pangkalan Kerinci telah berkembang dari komunitas berpenduduk sekitar 200 orang pada 1993 menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan dengan sekitar 250.000 penduduk saat ini.
Dari jumlah tersebut, perusahaan memperkirakan sekitar 20% penduduk memiliki keterkaitan dengan kegiatan operasionalnya.
Dari sisi ekonomi, PT RAPP mengklaim telah menyumbang lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau sepanjang 2016 hingga 2025. Dalam satu dekade terakhir, perusahaan juga menginvestasikan Rp970 miliar untuk program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten.
Program tersebut antara lain mencakup upaya penurunan angka stunting di 138 desa serta penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.
Di sektor industri, PT RAPP bersama Grup APRIL memproduksi barang bernilai tambah berbasis serat yang dibudidayakan di Indonesia dan memasarkannya ke lebih dari 100 negara. Perusahaan menyebut lebih dari 85% produksinya diekspor sehingga turut menghasilkan devisa bagi Indonesia.
Di sisi lain, PT RAPP menegaskan pengelolaan hutan secara bertanggung jawab merupakan bagian dari kegiatan operasionalnya. Perusahaan mengklaim turut melestarikan hampir 500.000 hektare kawasan hutan, termasuk melalui program restorasi lahan gambut Restorasi Ekosistem Riau sebagai bagian dari dukungan terhadap target FOLU Net Sink 2030 Indonesia.
Baca Juga: Kia Bidik 60 Outlet Dealer pada 2027, Siapkan Model Hybrid dan MPV Baru
PT RAPP juga menyebut Program Desa Bebas Api (Fire Free Village Programme) telah bekerja sama dengan lebih dari 40 desa sejak 2014. Program tersebut diklaim berhasil membantu mengurangi luas area terdampak kebakaran hingga lebih dari 90% di komunitas desa peserta.
Meski demikian, perusahaan menyatakan masih menunggu informasi resmi lebih lanjut mengenai pencabutan izin konsesi kehutanan tersebut. PT RAPP menegaskan komitmennya terhadap Indonesia, Riau, karyawan, masyarakat, dan mitra usaha, serta akan menyampaikan perkembangan berikutnya setelah memperoleh informasi tambahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)