Reporter: Yudho Winarto | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik meminta gubernur di Kalimantan tidak mengancam menghentikan pasokan batu bara ke daerah menyusul krisis bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah tersebut.
"Tidak usahlah ancam-mengancam. Kita sama-sama pemerintah. Saya mengerti dan mereka sudah menghadap ke DPR," katanya Senin, (28/5).
Jero mengusahakan agar pasokan BBM untuk Kalimantan tidak akan berkurang. Langkah-langkah antisipasi-pun sudah dipersiapkan. Salah satunya dengan menambah jumlah pasokan BBM non subsidi.
Pemerintah pusat setidaknya sudah menyiapkan sekitar 300.000 kiloliter (kl) untuk total premium dan solar non subsidi. Menurut Jero, langkah ini diambil setelah melakukan pertemuan dengan gubernur se-Kalimantan.
"Setelah saya bicara dengan satu dua gubernur di Kalimantan, yang penting, asal BBM-nya, biarpun non subsidi. Kalimat itulah yang kami ambil, kita drop seberapa pun yang diminta, solar-nya juga yang non subsidi, yang subsidi-nya untuk masyarakat saja yang kecil dan menengah," jelasnya.
Menurutnya, ancaman gubernur se-Kalimantan bakal menstop seluruh pengiriman batu bara justru tidak memecahkan masalah. Melainkan menimbulkan permasalahan baru. Pasalnya sejumlah pembangkit listrik menggunakan bahan baku batu bara.
"Pembangkit di Suryalaya, Payton, Tanjung Jati, nanti kalau itu tidak hidup, PAD (pendapat asli daerahnya) tidak dapat, karena batubara keluar, mereka (pemprov) dapat pendapatan asli daerah," jelasnya.
Sebelumnya, empat provinsi di Kalimantan telah mengirimkan surat permintaan penambahan kuota BBM bersubsidi kepada Kementerian ESDM dan BPH Migas. Tidak hanya itu, mereka juga sudah menghadap Komisi VII DPR.
Kesimpulannya pemerintah sepakat untuk mendistribusikan cadangan 2,5 juta kl ke Kalimantan. Sehingga total kuota Kalimantan mendapat tambahan 3.196.891 kl.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
