Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana kembali menerapkan tariff adjustment untuk 13 golongan pelanggan listrik non-subsidi yang selama ini tarifnya di tahan sejak 2017.
Rencana ini diperkirakan akan dilakukan pada semester kedua tahun 2022 mendatang. Ini pun dengan catatan, jika dampak pandemi Covid-19 dinilai mulai membaik.
Adapun, tariff adjustment umumnya disesuaikan setiap tiga bulan bergantung pada pergerakan tiga komponen pembentuk harga yakni nilai kurs, harga minyak dan juga inflasi.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menjelaskan, jika pemerintah memutuskan untuk tak lagi menahan tarif listrik maka potensi kenaikan berkisar antara 3% hingga 5%.
Baca Juga: Tahun depan, pemerintah buka peluang penyesuaian tarif listrik
"Komponen kenaikan terbesar adalah BBM, Inflasi tahun ini relatif serupa dengan asumsi dan nilai tukar rupiah tidak mengalami fluktuasi ekstrim," jelas Fabby kepada Kontan, Kamis (9/12).
Fabby melanjutkan, penerapan kembali tariff adjustment bisa menjadi solusi yang tepat sebab tidak mengubah struktur tarif yang ada.
"Tapi memberikan pendapatan yang lumayan bagi PLN. Positifnya, PLN bisa memperbaiki revenue dengan kebijakan ini," kata Fabby.
Menurut Fabby, kenaikan pendapatan penting untuk memperbaiki kondisi finansial dan meningkatkan kemampuan investasi sehingga dapat membantu PLN dalam implementasi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030.
Di sisi lain, kenaikan tarif bisa jadi memberatkan sejumlah pelaku usaha yang masih belum sepenuhnya pulih. Kendati demikian, dia menilai, jika merujuk pada Purchasing Managers Index (PMI) dan penjualan listrik maka dalam 6 bulan terakhir mulai ada indikasi pemulihan ekonomi.
Apalagi, tariff adjustment sifatnya dapat mengalami penyesuaian setiap tiga bulan sehingga ada potensi bisa juga mengalami penurunan.
"Intinya pemerintah perlu melakukan tariff adjustment tapi tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dan pelaku usaha mengingat adanya ancaman dari varian baru Covid-19 dan terhambat nya pemulihan ekonomi global," jelas Fabby.
