kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.518.000   -12.000   -0,47%
  • USD/IDR 18.252   86,00   0,47%
  • IDX 5.251   135,86   2,66%
  • KOMPAS100 678   18,59   2,82%
  • LQ45 543   16,42   3,12%
  • ISSI 168   2,84   1,72%
  • IDX30 307   9,92   3,34%
  • IDXHIDIV20 417   14,73   3,66%
  • IDX80 78   2,13   2,80%
  • IDXV30 113   2,90   2,64%
  • IDXQ30 104   3,35   3,33%

Jokowi belum sepakat dua hal dengan PT JM


Kamis, 06 Maret 2014 / 10:34 WIB
ILUSTRASI. Gedung kantor pusat Bank Rakyat Indonesia di kawasan Semanggi, Jakarta Pusat.


Sumber: TribunNews.com | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui dirinya belum menyepakati rencana bisnis yang diajukan oleh PT Jakarta Monorail mengenai proyek monorel yang hingga kini masih mangkrak.

"Dia (Jakarta Monorail) masih belum sambung, dipaparkan kemarin masih banyak angka yang kami pertanyakan, harus diperjelas lagi, supaya ketemu semuanya," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (6/3).

Masalah rencana bisnis yang belum disepakati oleh Jokowi yakni masalah tarif karcis. Menurut Jokowi, Jakarta Monorail belum memberikan kalkulasi yang akurat, sehingga nantinya proyek monorel tidak hanya jadi, tapi berkelanjutan.

"Monorel sudah jadi harus terus berkelanjutan. Rugi kalau baru 5 tahun berhenti. Kami akan melakukannya dengan hati-hati dan ketat," kata Jokowi.

Selain masalah tarif karcis, Jokowi mengatakan ada hal lain yang menghambat proyek monorel ini lantaran perjanjian kerja sama (PKS) tidak kunjung disepakati.

Masalah itu yakni mengenai hal teknis pembangunan, khususnya rencana pembangunan depo di Casablanca sementara ada Jalan Layang Non Tol (JLNT) yang melintas di dekat tiang monorel. "Nah ini harus hati-hati. Meski dana swasta, tapi ini menyangkut publik," ucap Jokowi. (Imanuel Nicolas Manafe)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×