Reporter: Andy Dwijayanto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyelenggarakan sosialisasi PM 18/2018 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Pembangunan Proyek Infrastruktur Strategis Nasional Di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.
Acara sosialisasi itu menghadirkan pembicara antara lain Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto, Ketua Umum Organda Adrianto Djokosoetono, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabdetabek (BPTJ) Bambang Prihartono, dan anggota Badan Pengatura Jalan Tol (BPJT) unsur profesi Koentjahjo Pamboedi.
Sementara peserta acara sosialiasi ini terdiri dari para asosiasi dan industri terkait pengguna jasa jalan tol Jakarta-Cikampek.
Dalam kesempatan tersebut Carmelita Hartoto mengatakan, diterbitkannya PM 18/2018 ini untuk memberikan jaminan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunaan dan gerakan lalu lintas di ruas tol Jakarta-Cikampek selama masa pembangunan proyek strategis nasional.
Di sisi lain, jalan tol Jakarta-Cikampek merupakan akses utama penghubung dengan lokasi industri, sekaligus menjadi salah satu jalur penting dalam distribusi logistik nasional. Untuk itu, kata dia, aturan PM 18 /2018 ini perlu disosialisasikan dengan baik kepada seluruh pihak, khususnya kepada pelaku usaha angkutan dan industri.
“Kadin Indonesia memfasilitasi acara ini agar para pelaku usaha, khususnya pelaku industri pengguna jasa Jalan Tol Jakarta-Cikampek mendapat kesempatan untuk menanyakan dan memberikan masukan kepada regulator terkait aturan PM 18/2018 tersebut,” ujar Carmelita dalam siaran pers, Kamis (22/3).
Saat ini terjadi peningkatan kecepatan kendaraan seiring dengan diterbitkannya PM 18/2018 di Jakarta Tol Jakarta-Cikampek. Namun di sisi lain, Organda dan pelaku industri khususnya pelaku ekspor menilai pengaturan lalu lintas ini justru kurang selaras dengan permintaan Presiden Jokowi agar pelaku usaha menggenjot volume dan nilai ekspor Indonesia.
Ivan Kamadjaja, Ketua Angkutan Barang DPP Organda menambahkan organisasinya mengharapkan dukungan lebih dari berbagai pihak terhadap operasional truk yang merupakan bagian penting dari arus logistik nasional. “Organda akan terus berupaya meningkatkan kinerja logistik nasional untuk mendorong kegiatan ekspor sesuai harapan Presiden Jokowi,” tambahnya.
Ateng Aryono, Sekjen DPP Organda mengharapkan opsi darurat seperti ini, semoga tidak lagi kembali terulang di masa mendatang. Semestinya otoritas berdisiplin dalam mengelola dan mengembangkan fungsi jalan. Dengan begitu, jalan primer yang diperuntukkan bagi lalu lintas tidak terganggu.
"Sehingga fungsi jalan sebagai urat nadi utama logistik dan perekonomian nasional, yang angkutan barang menjadi prioritas harus dapat dipertahankan," katanya.
Ateng yang juga Komite Tetap Bidang Perhubungan Darat Kadin Indonesia menambahkan perbaikan angkutan umum penumpang wajib diprioritaskan, yang diiringi penataan kepemilikan kendaraan pribadi perlu mulai diperkenalkan dan diberlakukan di masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
